Dishub: Tidak Ada Mandat kepada Ormas untuk Mengelola Parkir di Kota Medan

Dishub Kota Medan Indra Siregar mengatakan, semua pengelolaan dan pengawasan parkir berada di tangan Dinas Perhubungan.

Dishub: Tidak Ada Mandat kepada Ormas untuk Mengelola Parkir di Kota Medan
Int
Ilustrasi juru parkir. 

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Indra Siregar mengatakan, semua pengelolaan dan pengawasan parkir berada di tangan Dinas Perhubungan.

Dishub, katanya, tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun di luar Dinas Perhubungan.

"Di Kota Medan pengawas parkir semua unsurnya adalah pegawai Dishub Kota Medan.

Juru parkir (jukir) berada di luar (Dishub), tetapi tetap memiliki identitas bedasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 9. Jukir diberikan kartu oleh kepala dinas," ujarnya.

Ia melanjutkan, wilayah parkir adalah pengawasan langsung oleh Dishub.

Soal parkir menjadi sorotan publik setelah Front Betawi Rempug (FBR) bersama sejumlah ormas gabungan menuntut pengelolaan parkir di sejumlah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pada pemberitaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta jajaran pemerintah daerah untuk menindak tegas premanisme di lahan parkir.

Ia meminta para kepala daerah bekerja sama dengan penegak hukum untuk menangani organisasi masyarakat yang melakukan pungutan liar berkedok tarif parkir.

"Ada unsur pemerintah memberi mandat kepada organisasi. Kita tidak ada dan tidak pernah ada.

Artinya melabelkan organisasi di dalam memberi mandat itu tidak ada.

Halaman
123
Penulis: Nanda Rizka Nasution
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved