PETUNJUK BUMN yang Dipimpin Ahok, Paling Gede dan Paling Rumit: Pertamina PLN atau Krakatau Steel
Status eks nara pidana yang Ahok, kata Menko Polhukam menilai tidak berbenturan dengan hukum tata negara maupun undang-undang aparatur sipil negara.
lihat foto
Rizal menyebut ada banyak kebijakan kontroversial saat BTP menjabat Gubernur Jakarta.
"Saya bingung, Pak Jokowi kok cari masalah baru.
Masalah udah banyak dia tambahin lagi dengan nunjuk Ahok. Karena Ahok tidak punya corporate experience.
Yang kedua track record-nya sebetulnya banyak melanggar.
Pembelian rumah sakit Sumber Waras.
Ngumpulkan dana-dana off budget, yang sebetulnya ilegal berdasarkan undang-undang kita dari swasta.
Belum kontroversinya," terang Rizal dikutip dari siaran langsung Kompas TV.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak cocok menjadi direksi perusahaan BUMN.
Said Didu menilai karakter Ahok sama sekali tak pantas untuk menjabat sebagai direksi di perusahaan BUMN.
Hal itu disampaikannya melalui tayangan 'SAPA INDONESIA MALAM' yang diunggah kanal YouTube KOMPASTV, Jumat (15/11/2019).
Mulanya, Said Didu menganggap pernyataan Politisi Partai Golkar Andre Rosiade yang meyakini Ahok akan menjabat sebagai Komisaris Utama PLN.
Namun, berdasarkan pengalamannya di BUMN, Said Didu menyebut untuk menjadi komisaris calon kandidat tak perlu melakukan tes.
"Apa yang dikatakan Pak Andre tadi kebetulan saya yang bikin itu 2005, jadi komisaris itu enggak ada fit and proper test, sampai sekarang belum ada, siapa saja bisa ditaruh situ," terang Said Didu.
"Yang fit and proper test itu direksi, dan saya masih punya keyakinan, karena yang melakukan fit and proper test direksi itu pihak ketiga," sambungnya.
Lantas, Said Didu mengaku tak terlalu yakin Ahok akan lolos dalam tes di perusahaan BUMN tersebut.
