Pengamat Politik Sumut Sesalkan Perseteruan Gubernur Edy Rahmayadi vs Bupati Bahtiar Ahmad Sibarani

Laporan Wartawan Tribun Medan / Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terlibat konflik dengan Bupati Tapteng Bahtiar Ahmad Sibarani.

Edy menyebut Bahtiar sebagai 'anak durhaka' seusai apel gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2019, Kamis (18/12/2019). Pernyataan itu direspons Bahtiar, dengan mempertanyakan terobosoan dan langkah-langkah Gubernur Edy dalam pembangunan dan kesejahteraan di Sumut.

Pengamat politik Sumatera Utara, Yurial Arief Lubis, menyayangkan kondisi yang terjadi di antara para elite di Sumatera Utara ini.

"Sangat disayangkan perilaku elite ini. Karena itu tidak boleh dilakukan, apalagi bicara di ruang publik seperti diskursus yang tidak bertanggung jawab ini," katanya.

Ia mengingatkan para elite, ketika berbicara tentang tata kelola pemerintahan, dinamika yang terlalu berlebihan dapat mengganggu kepercayaan masyarakat.

"Seharusnya Gubernur bisa berkoordinasi dengan baik dengan Bupati Tapanuli Tengah. Itu menjadi keinginan masyarakat. Polarisasinya adalah misalnya Pak Edy mengkritik bupati, seharusnya bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang strategis, bukan hanya bicara tentang wacana di media," ujarnya kepada Tribun.

Dikatakan Yurial, otonomi daerah telah mengatur wewenang penuh kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

"Artinya Pak Edy seharusnya bisa berkoordinasi, bukan malah mengintruksikan. Itu salah besar karena yang menjadi tanggung jawab otonomi daerah adalah bupati. Gubernur tidak punya tanggung jawab khusus sebenarnya untuk berbicara tentang pembangunan," terangnya.

Yurial mengatakan, seorang gubernur bisa berkoordinasi baik dengan para kepala daerah dan melihat gambaran untuk membangun kabupaten/kota di Sumut.

"Tetapi bukan mendikte dan membuat wacana baru, karena ini berbicara tentang elitis. Pada fungsinya sebenarnya Pak Edy bisa memahami apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi daerah jelas mengatur gubernur bisa mengkonsolidasikan program-program pemerintahan dan selanjutnya disesuaikan dengan pendapatan daerah," ujarnya.

Yurial mengatakan, Gubernur tidak bisa mengevaluasi atau mengubah kebijakan yang ada di daerah. Namun, bisa berkoordinasi dan memberi masukan karena menyangkut tata kelola pemerintahan daerah.

"Karena itu menjadi tanggung jawab sang bupati. Persoalan ayah dan anak, masalah kemiskinan meningkat, menjadi problematika bukan hanya di Tapanuli Tengah, tetapi hampir di semua daerah di Sumatera Utara. Persoalan itu saya kira Gubernur bisa menyesuaikan, bukan menjadi satu kekhususan," tuturnya.

Konflik antara Edy dengan Bahtiar, menurut Yurial, dapat mengganggu stabilitas politik di Sumut. Salin itu, bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap elite.

"Ini bisa diselesaikan di ranah formal yaitu mengambil kebijakan strategis dan mengkoordinasikan kepada bupati. Seharusnya Pak Edy tidak terlalu gegabah mengeluarkan bahasa yang seperti itu," ujarnya.