Pengamat Politik Sumut Sesalkan Perseteruan Gubernur Edy Rahmayadi vs Bupati Bahtiar Ahmad Sibarani

Jika berbicara tentang tata kelola pemerintahan, untuk koordinasi antara pemprov dan kabupaten/kota, Edy Rahmayadi seharusnya bisa memanggil bupati atau wali kota.

"Kalau misalnya Bupati tidak mau dipanggil, Pak Edy juga jangan menunggu bola. Ia harus datang ke sana, meskipun katanya sudah datang ke sana. Kepala-kepala dinas provinsi bisa bekerja sama dengan kepala dinas di daerah. Tentunya ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara bupati dan gubernur," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyindir Bupati Tapteng Bahtiar Ahmad Sibarani sebagai 'anak durhaka' saat kedatangan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idham Azis di Medan usai acara apel gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2019.

"Saya ini kan bapaknya, kalau anak melawan bapaknya, berarti durhaka itu," kata Edy Rahmayadi pascagelar pasukan Ops lilin di Lapangan Benteng, Kamis (19/12/2019).

Dia mengaku melontarkan pernyataan hal tersebut semata-mata guna kepentingan umum dan pembangunan Sumut, bukan lawak-lawak. "Mengenai Bupati Tapteng Bahtiar Sibarani, tanya sama dia apakah melawan atau tidak. Kalau melawan, dia durhaka," ujarnya.

Pernyataan itu langsung dibalas oleh Bupati Tapteng, Bahtiar Ahmad Sibarani. Ia meminta Edy Rahmayadi perbaiki gaya komunikasinya yang kerap emosional.

"Kita maklum saja, gubernur inikan hobinya cakap-cakap saja. Kadang emosional. Itu lah yang harus diubah pak Gubernur. Dalam memimpin Sumatera Utara," kata Bahtiar seperti yang disampaikan melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/12/2019).

Mengenai banyak masyarakat Tapteng yang miskin, Bahtiar menyatakan ada juga masyarakat Tapteng yang kaya dan tidak miskin semua.

Dia mengingatkan Edy bahwa Tapanuli Tengah adalah bagian dari Sumatera Utara, sehingga pembangunan di Tapteng turut menjadi tanggung jawab Gubernur Sumut.

"Ini kegagalan gubernur karena dia (Edy Rahmayadi) Gubernur Sumatera Utara, bukan Gubernur Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah bagian Sumatera Utara," katanya.

Bahtiar pun meminta diadakan survey independen terkait dengan kinerja Gubernur Sumut.

"Selama beliau menjabat selama kurang lebih satu tahun, apa yang sudah dilakukannya untuk Sumatera Utara? Kami minta dilakukan survey independen yang dilakukan oleh tim baik dari pusat maupun dari Universitas Sumatera Utara," katanya.

Dia menginginkan ada orang yang perlu mengingatkan posisi Gubernur Sumut tentang hak dan kewajibannya.

Terkait polemik kesejahteraan di Tapteng, Bahtiar minta Gubernur Edy mencari solusi, bukan untuk memperburuk suasana.

"Tetapi mungkin ini koreksi bagi diri kita dan juga bagi Gubernur juga. Kalau memang masyarakat Tapteng miskin, carilah solusi sebagai gubernur, bagaimana ini supaya sejahtera," katanya.