WALI KOTA TEGAL LAWAN JOKOWI, Memilih Dibenci Terbitkan Kebijakan Local Lockdown Empat Bulan

 WALI KOTA TEGAL LAWAN JOKOWI, Memilih Dibenci Terbitkan Kebijakan Local Lockdown Empat Bulan

Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedy Yon Supriyono mengeluarkan kebijakan local lockdown setelah satu warganya terinfeksi virus Corona.

Kebijakannya itu menimbulkan kontoversi sebab Presiden Joko Widodo menegaskan pemberlakuan Lockdown bukan kewenangan pemerintah daerah.

TRI BUN-MEDAN.com - Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedy Yon Supriyono mengeluarkan kebijakan local lockdown setelah satu warganya terinfeksi virus Corona. Kebijakannya itu menimbulkan kontoversi sebab Presiden Joko Widodo menegaskan pemberlakuan Lockdown bukan kewenangan pemerintah daerah. 

Tidak tanggung-tanggung kebijakan local lockdown berlaku selama empat bulan ke depan. Jadi, seluruh akses keluar dan masuk kota ditutup.

Kebijakan kontroversial itu diambil menyusul munculnya kasus pertama warga Kota Tegal yang terkonfirmasi positif terjangkit virus Corona (Covid-19) pada Rabu (25/3/2020).

"Warga harus bisa memahami kebijakan yang saya ambil. Kalau saya bisa memilih, lebih baik saya dibenci warga daripada maut menjemput mereka," kata Dedy, saat konferensi pers terkait satu warganya yang positif corona, di Balai Kota Tegal, Rabu (25/3/2020) malam.

Dedy mengatakan, pihaknya akan menutup akses masuk ke Kota Bahari itu dengan beton movable concrete barrier (MBC) mulai 30 Maret sampai 30 Juli 2020.

Akses masuk tidak lagi ditutup menggunakan water barrier yang sudah diterapkan sebelumnya hanya di sejumlah titik.

"Termasuk seluruh wilayah perbatasan akan kita tutup, tidak pakai water barrier namun MBC beton. Yang dibuka hanya jalan provinsi dan jalan nasional," kata Dedy.

Menurut Dedy, alasan untuk melakukan penutupan akses yang ia sebut sebagai local lockdown penuh, adalah untuk mencegah penyebaran corona masuk ke Kota Tegal.

Pasalnya, dengan ditemukannya pasien positif corona, maka Kota Tegal sudah masuk zona merah darurat corona.

"Keputusan ini dilematis, namun warga harus bisa memahami, karena ini untuk kebaikan kita semua," kata Dedy.

Dedy mengaku kebijakan tersebut akan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah seperti pedagang yang terdampak penutupan jalan.

Untuk mengatasi hal itu, Dedy menyatakan Pemkot Tegal melalui Dinas Sosial akan memberikan bantuan sosial khususnya bagi masyarakat kecil atau miskin.

"Saya pribadi termasuk seluruh anggota legislatif agar bersama-sama dengan kesadaran untuk inisiatif secara pribadi membantu mengumpulkan dana," kata Dedy.

Dedy mengatakan, selain menutup akses masuk ke dalam kota, juga menutup akses ke sejumlah titik keramaian seperti alun-alun, dan tempat keramaiannya lainnya.

"Pemblokiran jalan, dan pemadaman lampu jalan protokol seluruh kota di malam hari akan diberlakukan misal di jam banyak masyarakat masih berkumpul," kata Dedy.

Sementara hingga Kamis (26/3/2020) Dinas Kesehatan Kota Tegal mencatat ada 41 Orang Dalam Pemantauan (ODP), 13 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di rumah sakit Kota Tegal, 1 orang PDP meninggal dunia, dan 1 positif Covid-19.

 Presiden Ungkap Alasan Larang Lockdown

 Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan melarang pemerintah daerah mengambil kebijakan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan saat rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Jokowi menyebutkan, ia kerap mendapat pertanyaan kenapa tak melakukan lockdown seperti negara-negara lain.

Namun, Jokowi menegaskan, setiap negara memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda.

"Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita tidak memilih jalan itu (lockdown)," kata Jokowi.

Jokowi mengaku sudah mempelajari hal ini matang-matang dengan melakukan analisis terhadap kebijakan semua negara yang terjangkit Covid-19.

Laporan dari Kemenlu terkait kebijakan tiap negara dalam menghadapi pandemi ini dilaporkan tiap hari ke Jokowi.

"Sehingga negara kita yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman, itu yang paling penting. Kalau itu yang bisa kita lakukan saya yakin bahwa kita bisa mencegah penyebaran covid 19 ini," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi juga meminta pemda mengawal betul kebijakan physical distancing ini.

Ia meminta pemda memastikan kesehatan masyarakat menjadi yang utama, namun sekaligus memastikan ekonomi tetap terjaga.

Sebelumnya ia melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina dalam menghadapi penyebaran virus corona Covid-19.

Jokowi menegaskan kebijakan lockdown hanya diambil oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional dan tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tak boleh diambil oleh Pemda. Dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Hingga Senin (23/3/2020) sore kemarin, terdapat 579 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 49 di antaranya meninggal dunia, dan 30 lainnya dinyatakan sembuh.

Desakan soal lockdown bergema karena kasus positif virus corona di Indonesia terus meningkat tajam.

Sejumlah negara telah melakukan kebijakan lockdown, antara lain Italia, Spanyol, Perancis, Irlandia, juga Malaysia.

Inggris menjadi negara terbaru yang melakukan kebijakan lockdown, yang berlaku sejak Senin (23/3/2020) malam.

Lockdown diumumkan setelah Pemerintah Inggris kecewa aturan social distancing untuk mengurangi penularan virus, tidak dipatuhi masyarakat.

Terlihat orang-orang masih berkerumun menikmati sinar matahari akhir pekan di taman dan pedesaan, yang mendorong pemerintah membuat aturan lebih keras.

 Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Tegal Terapkan "Local Lockdown", Wali Kota: Lebih Baik Saya Dibenci Warga Daripada... dan Rapat dengan Gubernur, Jokowi Ungkap Alasan Larang Lockdown