Diskominfo 'Endus' Indikasi Mark-up Proyek Live Streaming, Ini Anggaran yang Diduga Dimanipulasi
Proyek live streaming Pemprov Sumut menuai kritik tajam dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Sumut
Penulis: Satia | Editor: Array A Argus
lihat foto
Sebab, kata dia, jika ada masyarakat yang ingin mencari data, siaran itu sudah tidak ada.
"Saya pikir harus ada data valid yang jadi pegangan.
Live streaming itu tidak ada bekasnya.
Saya mencari data tidak dapat. Saya pikir tidak semua orang familiar dengan menggunakan teknologi itu.
Seharusnya ada cara lain agar semua orang mendapat data," katanya.
• Bantuan Sembako Pemprov Sumut Disunat, Edy Rahmayadi Sebut Jangan Jahat Sama Rakyat
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, Pansus DPRD saja sampai kewalahan mencari data.
Padahal, lanjut Hadian, harusnya siaran itu bisa dijadikan rujukan, jika ada rekaman yang tertinggal.
"Kita tidak selalu nongkrongin itu. Kami saja di Pansus kewalahan mendapat informasi, tanggal 15 kemarin sudah kami minta.
Tetapi tidak dapat diberikan. Yang ada hanya data dari dinas kesehatan.
Masih banyak yang harus dibenahi," katanya.
Gubernur Harus Bertindak
Pengamat Anggaran, Elfenda Ananda mengatakan kegiatan live streaming yang dilaksanakan pihak ketiga itu tidak efektif.
Sudah semestinya Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi bertindak.
Karena anggaran yang dikeluarkan cukup besar, yakni mencapai Rp 1,2 miliar.
• Penyedia Bantuan Sembako Pemprov Sumut untuk Masyarakat Terdampak Covid19 Bukan dari Satu Perusahaan
"Kalau memang tidak pernah efesien, seharusnya dapat segera dievaluasi.
Karena memang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Elfenda.
