Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, KPU Bakal Andalkan Media Sosial untuk Sosialisasi

TRIBUN-MEDAN.com,KABANJAHE-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya sepakat untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2 Desember 2020 mendatang.

Keputusan ini diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 2 Tahun 2020, dan PKPU nomor 5 tahun 2020.

Atas dasar hukum tersebut, KPU di sejumlah daerah Sumatera Utara kembali bergerak setelah vakum akibat merebaknya pandemi Covid-19.

• Mulai Rangkaian Pilkada 2020, KPU Kota Medan Lantik 453 Panitia Pemungutan Suara

Di Kabupaten Karo misalnya. KPUD Karo kembali mengaktifkan kembali badan adhoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa.

"Setelah turun PKPU dari KPU RI, sekarang sudah kita mulai lagi tahapan Pilkada 2020 per hari ini.

Untuk tahap awal ini, kita mengaktifkan kembali panitia yang ada di kecamatan dan desa," kata Komisioner KPUD Karo Divisi Teknis Penyelenggaraan, Lotmin Ginting, Senin (15/6/2020).

Ia menjelaskan, saat ini KPUD Karo melanjutkan untuk melantik PPK dan PPS yang belum sempat dilantik akibat dampak pandemi Covid-19.

PPK dan PPS yang dilantik ini berasal dari tujuh kecamatan.

• KPU Sumut Laporkan Kekurangan Rp 210 Miliar untuk Pelaksanaan Pilkada di 23 Kabupaten dan Kota

"Memang kemarin sudah ada yang kami lantik, dan karena Covid-19 sempat tertunda.

Dan untuk hari ini, kami lanjutkan pelantikannya kepada yang belum dilantik.

Namun, hanya perwakilannya saja, karena kita juga tetap harus mengacu pada protokol kesehatan," katanya.

Ketika ditanya apakah proses tahapan Pilkada ada yang berbeda, Lotmin mengatakan secara teknis tahapan tetap dilakukan dengan cara yang sama seperti biasa.

Hanya saja, KPUD Karo akan menjalankan proses Pilkada sesuai protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah.

• LOWONGAN KERJA Kementerian ATR/BPN, KPU Buka Lowongan, Syarat Pendaftaran dan Jadwal Penerimaan

"Karena saat ini kita diminta untuk menghindari keramaian, nanti akan kami maksimalkan penggunaan seluruh media sosial yang ada.

Pokonya segala bentuk sosialisasi kita lakukan menggunakan media informasi.

Dan akan kita maksimalkan lagi seperti informasi melalui baliho, selebaran, dan sebagainya," kata Lotmin.

Ia mengatakan, agar sosialisasi berjalan dengan maksimal, tentunya dibutuhkan komunikasi secara dua arah.

Untuk itu, KPUD Karo ke depannya akan merancang sosialisasi melalui media yang dapat memfasilitasi komunikasi antara penyelenggara Pemilu dengan masyarakat.

"Iya, itu juga perlu kita lakukan, jadi misalnya dari media sosial kita buat sesi tanya jawab melalui siaran langsung.

Sehingga informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dapat kita sampaikan semua," ucapnya.

• Calon Wali Kota Perseorangan Ojak Naibaho Nilai Kampanye Online Sulit Diterapkan di Pilkada Siantar

Walaupun secara teknis penyelenggaraan masih sama, namun kenyataannya di lapangan tentunya sangat berbeda.

Terlebih, penyelenggara saat ini harus menyesuaikan kegiatannya dengan protokol kesehatan.

Lotmin menjelaskan, untuk hal ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk mengadakan Alat Pelindung Diri (APD).

Dirinya mengatakan, nantinya peralatan ini akan digunakan untuk panitia yang memerlukan kontak langsung dengan masyarakat.

• Sosok Paranormal Ki Gendeng Pamungkas, Santet Bush, Maju Pilkada, hingga Ditangkap Polisi Kasus SARA

"Kemarin memang sudah kita rapatkan, ya mungkin dalam waktu dekat APD yang kita ajukan dapat disalurkan.

Apalagi mulai tahapan ke lapangan kan tanggal 24 nanti, verifikasi faktual berkas dukungan masyarakat dari bakal calon perseorangan," katanya.

Lotmin menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih mendata hanya satu pasangan bakal calon yang maju Pilkada 2020 jalur perseorangan.

Untuk partai sendiri, pihaknya masih belum melihat adanya partai yang mengusung salah satu bakal calon.

Senada disampaikan Ketua KPUD asahan, Hidayat.

Katanya, setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, KPUD Asahan melantik 612 petugas PPS yang bertugas di Pilkada Asahan.

Pelantikan itu dilakukan di 25 kantor kecamatan se-Kabupaten Asahan pada Senin (15/6/2020) dengan dihadiri komisioner KPUD Asahan dan memperhatikan protokol kesehatan, demi mengantisipasi penyebaran virus corona.

"Untuk pelantikan dilakukan semua serentak hari ini.

Ada 204 desa/kelurahan yang PPS-nya dilantik," kata Hidayat.

Kepada seluruh petugas PPS yang baru dilantik, Hidayat mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan demi kesuksesan Pilkada Asahan yang rencananya berlangsung Desember tahun ini.

"Untuk PPK juga diaktifkan hari ini, per tanggal 15 Juni 2020," sebut Hidayat.

Sementara, terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, KPUD Asahan ada mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar Rp 5 miliar ke Pemkab Asahan.

• PILKADA MEDAN, Golkar Mulai Cari Pendamping Bobby Nasution

"Anggaran itu diperuntukkan untuk TPS dan APD saat pelaksanaan tahapan Pilkada dengan menggunakan protokol kesehatan," jelas Hidayat.

Sebelumnya pada Senin 30 September 2019 lalu, Pemkab Asahan dan KPUD Asahan telah menandatangani Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada di Asahan.

Adapun anggaran hibah sebesar Rp 40 miliar itu ditampung pada P.APBD 2019 dan R.APBD 2020.

Anggara tersebut dipergunakan untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkada Asahan, termasuk pengadaan APK dan logistik lainnya yang dibutuhkan.

Kejar Ketertinggalan
Komisioner KPU Binjai, Robby Effendi mengatakan pihaknya tengah mengejar ketertinggalan persiapan Pilkada serentak akibat pandemi Covid-19.

Katanya, untuk tahap awal ini, KPU Binjai sudah berkoordinasi dengan Bawaslu kota Binjai, Gugus Tugas Covid-19 Kota Binjai, dan Polres Binjai.

• Hacker Mengklaim Telah Meretas (Membobol) Data KPU, Bakal Sebar 200 Juta Data Penduduk di Indonesia

"KPU Binjai telah berkoordinasi dengan Pemko dan Polres terkait kegiatan terdekat.

Ketua KPU Binjai langsung mendatangi Gugus Tugas Covid-19 dan Bawaslu Binjai," kata Roby.

Ia mengatakan, selain melakukan koordinasi dengan instansi terkait, KPU binjai juga mengaktifkan kembali jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan. PPK dan PPS resmi aktif per 15 Juni 2020.

"Hari ini PPS dilantik bersamaan di tiap kecamatan, sesuai protokol kesehatan.

Dengan aktifnya PPK dan PPS akan memudahkan urusan administrasi.

Dan terkait honorarium sudah aktif per 15 Juni, dipastikan teman-teman itu akan mendapatkan honor untuk bulan Juni," sebutnya.

• Efek Covid-19, KPU Medan Estimasi Penambahan 1.800 TPS di Pilkada Medan 2020

Lebih jauh Robby mengatakan, semua kegiatan tahapan yang akan digelar oleh KPU Binjai ini harus mematuhi petunjuk teknis tentang standar protokol kesehatan.

Di antaranya wajib memakai masker, tetap mencuci tangan dan jaga jarak dan menyediakan thermogun di pintu masuk.

"Kepada teman-teman penyelenggara di kecamatan dan kelurahan, diimbau agar dalam setiap tugas dan kerja tetap mengutamakan peraturan perundangan sekaligus jaga kesehatan.

Tugas dan tantangan kita cukup berat. Profesional sesuai peraturan sekaligus PPK dan PPS jadi ujung tombak sosialisasi jaga keselamatan warga negara," tegasnya.

• Bobby Nasution, Bakal Calon Wali Kota Medan, Tanggapi Penundaan Pilkada Serentak

Anggota PPS Binjai Barat, Sampang Malem Ginting diwawancarai mengaku senang biasa dilantik dan akan aktif sebagai ujung tombak demokrasi pada Pilkada Binjai.

Diakuinya, saat ini dirinya sudah siap mengikuti ritme penyelenggara pemilu plus dengan protokol kesehatan masa Covid-19.

"Alhamdulillah, senang akhirnya pemilu ada titik terang digelar, tahapan sudah berjalan.

Bersyukur hari ini dilantik jadi bisa aktif menjadi bagian penyelenggara.

Persiapannya tetap utamakan koordinasi antar penyelenggara, profesional dan mengikuti protokol kesehatan," pungkasnya.

• Pilkada Siantar Ditunda hingga Desember 2020, Anggaran Rp16 Miliar Masih di Rekening KPUD

Diketahui jumlah seluruh PPS yang dilantik sebanyak 111 orang untuk 37 kelurahan, dimana setiap kelurahan hanya 3 PPS yang terpilih.

Pelantikan PPS ini tertunda dampak pandemi Covid-19, yang seharusnya berlangsung pada 22 Maret 2020 silam.(cr4/ind/dyk)