Pencairan Insentif Kartu Prakerja Mandek sejak Bulan Kedua hingga Sekarang, Berikut Deretan Faktanya

"KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6/2020).

Menurut temuan KPK, kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Selain itu, KPK juga menemukan adanya konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

Delapan mitra platform kartu Pra Kerja yakni Tokopedia, Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pintaria, Sekolahmu, Kementerian Ketenagakerjaan, Pintarmahir.

Istri Agus Yudhoyono Bersiteru dengan Denny Siregar, Ngadu ke Jokowi: Anak Saya Bahan Olokan Politik

Bunyi Ancaman Oknum Guru yang Foto Telanjang Pelajar SMP, Bayar Rp 60 Juta atau Ditiduri

Masinton Pasaribu Blakblakan Sebut Banci Tuntutan Jaksa 1 Tahun pada Terdakwa Penyiram Air Keras

Viral TikTok Bersematkan Caption Lebih Enak sama Suami Orang, Dia Pergi Pasti Ninggalin Uang

Oknum Guru Nyambi Fotografer Setubuhi Tiga Siswi SMP, Beri Tiga Pilihan di Luar Nalar pada Korban

Pilunya Curhatan Istri Dokter Wenliang si Pengungkap Corona Pertama Kali, Lahirkan Anak Laki-laki

Presiden Ukraina Ingin Disuntikkan Covid-19 hanya demi Membuktikan Virus Corona Tak Menakutkan

Mama Muda Dirudapaksa Tetangga di Ladang Jagung, Pelaku Bermoduskan Pinjam Arit Kupas Pepaya

2. Tanggapan Pemerintah

Masih dikatakan Denni Puspa Purbasari, sejak awal program kartu Pra Kerja sudah melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).