Rapat Pleno Golkar Sumut Ricuh, Kubu Musa Rajekshah Pilih Tinggalkan Ruangan

TRI BUN MEDAN.COM, MEDAN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut gelar rapat pleno membahas Musyawarah Daerah (Musda), di Kantor DPD Golkar, Jalan Wahid Hasyim, Kota Medan, Senin (13/7/2020).

Rapaf pleno Golkar Sumut diwarnai kericuhan, di mana kubu Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah alias Ijeck memilih walk out saat penyusunan panitia pelaksanaan Musda.

Hasil rapat tersebut menyepakati, bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung diberikan mandat untuk menyusun panitia Musda.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut Bidang Kepartaian, Rolel Harahap menyebut, hal biasa dalam rapat ada yang meninggalkan ruangan, karena tidak puas pada keputusan.

"Tidak ada masalah, itu hal yang biasa. Tadi rapat pleno memutuskan dan memberi mandat ke Plt Ketua (Doli Kurnia Tanjung) untuk menyusun kepanitiaan musda," ujar Rolel.

Ia mengatakan, rapat pleno pembentukan panitia musda sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pengurus partai juga telah hadir. Walaupun di tengah jalan ada perbedaan pandangan oleh sejumlah pengurus.

"Hari ini rapat pleno pembentukan panitia musda, di awal dihadiri dan korum, ada perbedaan pandangan, apakah rapat ini sudah diketahui oleh mahkamah partai," jelas Rolel.

"Mahkamah partai membuat keputusan antara pihak pemohon dan termohon seperti pemberitaan selama ini bahwa musda akan diulang. Oleh karena itu, putusan mahkamah partai disampaikan ke DPP. Oleh DPP diintruksikan Golkar Sumut merencanakan, dan mempersiapkan musda," bebernya.

Berdasarkan amar putusan, pelaksanaan musda akan diawasi oleh mahkamah partai.

Namun, ditegaskan Rolel bahwa rapat pleno hari ini bukanlah musda sehingga tidak perlu melapor ke mahkamah partai.

"Saya ingin katakan ini belum musda, masih pembentukan panitia. Persetujuan pembentukan panitia suratnya belum tentu setuju dan tidak setuju, makanya kita tidak tembuskan ke Mahkamah Partai Golkar, cukup kepada ketua umum," jelas mantan Wakil Wali Kota Tanjungbalai ini.

Hasil rapat pleno penyusunan panitia musda, diakuinya akan disampaikan kepada DPP Partai.

"Karena yang mau diawasi oleh mahkamah partai itu bukan Golkar Sumut tapi musda. Mekanisme pembentukan panitia, panitia pelaksana sepakat diserahkan kepada Plt ketua untuk disusun," bilangnya.

Menurutnya, tidak seluruh kegiatan DPD I Partai Golkar Sumut harus diketahui oleh mahkamah partai.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat panitia akan disusun di SK kan sama Golkar Sumut dan akan disampaikan ke DPP. Nanti kita koordinasikan ke DPP mengenai cara koordinasi ke mahkamah partai. Golkar ini atasannya bukan mahkamah partai, tapi DPP," tegasnya.