Breaking News:

Demo Tolak RUU Omnibus Law di Medan

Datangi DPRD Tolak Omnibus Law, Satu Dewan Ikut Tanda Tangan Dukungan

Mahasiswa menilai pengusaha akan semena-mena memutuskan perjanjian kerja dengan untuk alasan tertentu.

TRIBUN MEDAN/ALIJA
MAHASISWA Kelompok Cipayung Plus memaksa masuk DPRD Pematangsiantar untuk menolak RUU Omnibus Law menjadi Undang-undang, Kamis (16/7/2020). 

TRI BUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus menggelar demonstrasi ke Kantor DPRD Pematangsiantar.

Adapun tujuannya meminta wakil rakyat menyetujui penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) menjadi Undang-undang, sesuai tuntutan mereka.

Mahasiswa yang terdiri dari GMKI, PMKRI, HMI, PMII, GMNI, dan IMM Kota Pematangsiantar memaksa masuk Kantor DPRD dan meminta dewan yang ada untuk membubuhi tanda tangan penolakan Omnibus Law.

Aksi mahasiswa ini diawaki May Luther Dewanto Sinaga, Samuel Tampubolon, Fauzan Hasibuan, Umam Sirait, Liarman Sipayung, Fajar Pratama. Mereka menilai ada beberapa pasal justru tidak menguntungkan buruh.

"Mulai dari pengupahan yang tidak lagi berdasarkan UMR melainkan UMP yang cenderung lebih kecil, penghapusan kewajiban pengusaha membayar upah pekerja yang sedang cuti halangan, penghapusan profesi atau sistem outsorsing, cuti melahirkan dan lainnya," ujar Mau Luther Dewanto Sinaga.

Sejauh Pemerintah Tidak Berpihak Pada Rakyat, Demonstran Janji Akan Tetap Turun ke Jalan

Mereka juga menilai pengusaha akan semena-mena memutuskan perjanjian kerja dengan untuk alasan tertentu yang bisa ditafsirkan sebagai tindakan sewenang-wenangan.

RUU ini juga memberi opsi kewajiban 6 hari kerja bagi pekerja yang sebelumnya 5 hari. RUU ini juga membuka iklim investasi selebar-lebarnya yang mengancam peluang investor lokal, dan masuknya tenaga kerja asing berskill rendah yang menggeser peluang kerja lokal.

May Luther Sinaga, dalam orasinya juga menyatakan lingkungan hidup turut terancam atas lahirnya RUU jadi UU karena akan menghapus kewajiban Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) atau izin lingkungan bagi investor.

Parahnya lagi, katanya, RUU berpotensi perampasan tanah untuk kepentingan investasi dengan membentuk Hak Pengelola (HPL).

"Uraian di atas merupakan cerminan dari kompleksitas kekontroversialan RUU Omnibus Law ini. Maka kami dari Aliansi Cipayung Pematangsiantar menolak pengesahan Omnibus Law," ujarnya.

Foto dari Udara Lalu Lintas Kota Medan Macet Parah karena Demo Besar Tolak RUU Omnibus Law

Sayangnya, saat aksi berjalan, puluhan mahasiswa kecewa karena anggota DPRD Kota Pematangsiantar tidak satupun menyambut mereka. Atas sikap DPRD itu, mahasiswa menilai seluruh anggota DPRD Pematangsiantar "penghianat" rakyat.

Mahasiswa baru bertemu beberapa anggota dewan saat berusaha masuk ke lorong Kantor DPRD Pematangsiantar.
Di sini, seorang dewan Netty Sianturi berdalih mereka baru saja mengadakan rapat sehingga terlambat menyambut kedatangan mahasiswa.

"Kami pasti membela rakyat, tapi mekanisme ada dan hasil yang kami dapatkan (dari tuntutan mahasiswa) akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD. Kami sependapat dengan harapan masyarakat dan boleh diikuti bagaimana prosesnya," ucap Suwandi Sinaga menambahkan pernyataan Netty Sianturi.

Sedikit semangat didapat mahasiswa, karena satu anggota DPRD Fraksi Demokrat, Metro Hutagaol, secara pribadi mendukung penolakan RUU Omnibus Law.

"Saya rasa sepakat dengan apa yang disampaikan mahasiswa. Maka secara pribadi saya mendukung penolakan Omnibus Law. Perkara sikap partai itu nanti," ujar Metro usai menandatangani penolakan Omnibus Law.(mag/tri bun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved