Fakta-fakta Turunnya Ketua KPK dan Tim ke Sumatera Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Editor: AbdiTumanggor
T R IBUN-MEDAN.com/Satia
Ketua KPK RI, Firli Bahuri bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, usai melakukan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Kamis (27/8/2020) 

Kemudian, KPK akan melakukan upaya dalam menertibkan aset daerah, dengan penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Lalu, KPK juga akan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal menertibkan tengang perizinan, barang jasa dan perencanaan penganggaran APBD.

"Kita juga melakukan optimalisasi pendapatan daerah," jelasnya.

Dalam rangka memberantas korupsi, dikatakannya dapat dimulai dengan cara pencegahan.

Pada hari ini, pihaknya bersama dengan menteri ATR/BPN, akan membantu penyelesaian persoalan lahan di Sumut.

"Tentu kami berterima kasih kepada gubernur, kepada PLN, Kejaksaan, Polri-TNI. Kita mau menyelesaikan permasalah sengketa yang ada di Sumut," ucapnya.

Selanjutnya, Firli mengatakan, bahwa pemerintah ke depan lebih menyakinkan masyarakat, bahwa pihaknya hadir untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang ada, dan bukan hanya di Sumut.

"Kita mau menyakinkan kepada rakyat bahwa negara hadir untuk masyarakat. 
Ke depan, akan masih melakukan kegiatan unntuk membantu persoalan sengketa yang ada di sumut," jelasnya.

Sampai dengan saat ini, KPK sudah membentuk Tim Koordinator Wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Di mana, tujuannya untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam mengawasi dan melakukan kontrol terhadap pengunaan anggaran daerah, hingga menyelesaikan permasalah aset, lalu sengketa tanah.

"Kita sudah membentuk koordinator wilayah, salah satunya di sumut. Untuk membantu permasalahan aset, dan sengketa lahan," ungkapnya.

Dirinya berharap, ke depan Sumut bisa menjadi daerah percontohan, dalam upaya pencegahan dan perlawanan korupsi.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi berterimakasih kepada Ketua KPK RI, Kementerian ATR/BPN yang sudah menyempatkan diri untuk hadir menggelar rapat koordinasi, dalam upaya pencegahan korupsi dan menyelesaikan permasalah sengketa tanah.

"Rapat ini luar biasa dihadiri oleh terkhusus kepada ketua KPK," katanya.

Setelah rapat ini, ia berharap masyarakat dapat menyakinkan dirinya, bahwa pemerintah hadir untuk memberikan keadilan, di mana menyelesaikan seluruh permasalahan yang sudah terjadi sejak lama.

"Kita berharap keadilan rakyat Sumut mempunyai keadilan yang pasti," jelasnya.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved