Mendagri Tolak 4.156 Usulan Mutasi ASN, Tidak Ingin Ada Politisasi Birokrasi

T R I B U N-M E D A N.com, JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri menolak sebanyak 4.156 usulan mutasi yang disampaikan gubernur, bupati/wali kota sejak bulan Januari hingga Agustus 2020.

Sebagian besar penolakan terkait dengan komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pilkada 2020 di 270 daerah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, penolakan mutasi berkaitan dengan komitmen Kemendagri dan KemenPAN RB dalam upaya menjaga netralitas ASN.

• Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution Dapat Teguran Keras Secara Tertulis Dari Tito Karnavian

"Bapak Mendagri dan Bapak MenPAN RB memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk menjaga kualitas Pilkada pada 270 daerah di tahun 2020 ini dengan menghadirkan Netralitas ASN yang lebih baik," ujar Akmal dalam keterangannya.

Dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak, di antaranya ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Akmal mengatakan, penolakan usulan mutasi juga agar pelayanan publik tidak terganggu karena adanya kekosongan jabatan.

"Baik itu akibat pejabatnya tersandung kasus hukum, pejabatnya meninggal dunia, atau promosi sehingga kosong," kata Akmal Malik, Jumat (11/9/2020).

• Mendagri Tito Karnavian Sentil Kepala Daerah yang Tak Becus Tangani Covid-19 meski Punya Dana Cukup

Untuk mengisi kekosongan jabatan dengan alasan tersebut di atas, Mendagri juga sudah memberikan 3.393 izin, khususnya untuk pengukuhan, hasil seleksi terbuka, dan promosi mengisi yang kosong.

"Untuk itu, ASN ini tidak perlu ragu untuk netral dan terus fokus bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsi, walaupun pada masa perhelatan Pilkada pada tahun ini," kata Akmal.

"Kemendagri bersama KemenPAN RB akan terus menjaga netralitas ASN, demi menjaga ASN dari politisasi birokrasi," lanjutnya.

Netralitas ASN adalah salah satu faktor penentu dalam kualitas demokrasi dan kontestasi Pilkada 2020 ini, sehingga perhatian terkait netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, bahwa netralitas ASN merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

• Usai Ditegur Mendagri Tito Karnavian, Pasha Ungu Pangkas Habis Rambutnya, Ini Penjelasannya

Mantan Kapolri itu menegaskan, pihaknya akan terlibat aktif dalam satuan tugas (Satgas) pengawasan ASN selama gelaran pilkada.

Terlebih, Mendagri bersama Menpan RB, KASN, Badan Kepegawaian Negara dan Bawaslu telah menteken Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian/lembaga.

"Netralitas ASN sangat penting dan kunci sukses pilkada.