Mendagri Tolak 4.156 Usulan Mutasi ASN, Tidak Ingin Ada Politisasi Birokrasi

Kami siap untuk menjadi bagian daripada Satgas tersebut dan siap untuk melaksanakan tugas-tugas ataupun arahan-arahan dari Bapak Menteri PANRB Tjahjo Kumolo," kata Tito.

• Mendagri Tito Karnavian Tanggapi Kisruh PPDB Jalur Zonasi,Siswa Pakai Surat Keterangan Domisili Baru

Tito menambahkan, Kemendagri akan menindaklanjuti isi SKB itu, salah satunya dengan ambil bagian dalam satgas yang akan dibentuk.

Dalam menjaga netralitas ASN, pemerintah daerah dinilai berperan penting,

karena memiliki kewenangan, mulai dari penyusunan program hingga pengalokasian anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan.

"Itu baik untuk pilkada ataupun bukan. Berikutnya, yang juga perlu diwaspadai yaitu berkaitan dengan mutasi kepegawaian dan jabatan,

serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi publik. Oleh karena itu netralitas ASN menjadi sangat penting," jelas Tito.

Merasa Dilematis
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengatakan, dalam perhelatan kontestasi politik, aparatur sipil negara (ASN) sering tergerus dalam pusaran kekuasaan.

Abhan menyebut, ASN seringkali berada pada posisi dilematis di setiap penyelenggaraan pemilu.

• Kisah Unik di Balik Candaan Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian

"Potensi terjadinya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh kekuasaan birokrasi yang tidak netral terhadap dinamika politik elektoral merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ASN terpaksa berpihak atau tidak netral," kata Abhan.

Selain itu, Abhan menilai, ASN yang mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai pembangkangan.

Sehingga, mengakibatkan bisa sangat fatal bagi posisi ASN dalam struktur birokrasi.

• Kepala Daerah Jadi Sorotan Mendagri Tito Karnavian, Apresiasi Karo, Mandailing Natal Mengecewakan

Namun, Abhan menyebut, tak sedikit pula dari ASN yang bermain politik praktis dengan menginisiasi dan menggalang dukungan politik.

Tentunya, dengan harapan kelak mendapatkan promosi jabatan atau keuntungan tertentu lainnya.

Maka dari itu, ia berharap melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 bisa menekan potensi tersebut.

"Kita berharap dalam pilkada tahun 2020 hal itu tidak akan terjadi," ujarnya.(Tribun Network/fah/ras/wly)