Kisah Unik di Balik Candaan Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian
Kedatangan Mendagri Tito Karnavian ke Sumut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020
lihat foto
Tito Karnavian menanggapi candaan Edy Rahmayadi tersebut bahwa alasan dirinya tak pernah menanggapi undangan Gubernur, karena percaya Sumut aman terkendali di tangan Edy Rahmayadi.
TRIBUN-MEDAN.com - Kedatangan Mendagri Tito Karnavian ke Sumut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 ternyata ada cerita unik di baliknya, Jumat (3/7/2020).
MENDAGRI TITO KARNAVIAN (TRI BUN MEDAN/DANIL SIREGAR)
Dalam sambutannya di Hotel Grand Aston Medan, Gubernur Edy Rahmayadi berseloroh dengan Mendagri Tito Karnavian yang disebutkannya kehadirannya tiba-tiba dan membuatnya takut.
"Bapak Menteri Dalam Negeri baru bertelfon kepada saya waktu malam-malam. Beliau yang telefon saya, baru terbaca saya malam-malam, Pak Gubernur saya akan datang kemari, bang saya akan datang ke Medan. Wah ketakutan saya, ada apa Pak Menteri," cetusnya di hadapan seluruh kepala daerah dan ketua KPU dan Bawaslu se-Sumatera Utara.
Edy menyebutkan dirinya sempat mengundang Tito untuk hadir di Sumut, namun tak pernah hadir.
"Karena selama ini Pak Menteri diundang kemari tak pernah datang, kok sekarang mau datang. Kaget juga saya, karena beliau bukan Kapolri lagi, kalau tempo hari Kapolri datang wah ini ada apa ini," bebernya disambut gelak tawa audience.
Ternyata, kedatangan Mendagri tersebut dijelaskan Edy karena raport merah Sumut terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari 23 daerah yang akan mengadakan Pilkada kepada KPUD dan Bawaslu.
"Itu merah semua raportnya bang, abang sama dengan Papua. Wah enggak boleh saya sama dengan papua saya bilang, izinkan saya pak Menteri, saya tanya sama beliau-beliau ini mereka semua, KPU dan Bawaslu. Bang sudah beres semua sudah hijau, tinggal dua ini Samosir dan Madina, itu tugasnya pak Wagublah itu," tutur Edy Rahmayadi.
Sesaat kemudian, Tito Karnavian menanggapi candaan Edy Rahmayadi tersebut bahwa alasan dirinya tak pernah menanggapi undangan Gubernur, karena percaya Sumut aman terkendali di tangan Edy Rahmayadi.
"Saya ditanya bapak gubernur kenapa tidak datang waktu saya undang, jadi saya bilang di bawah Pak Edy Rahmayadi, Sumut aman terkendali. Kita kan datang ke tempat yang bermasalah, kalau tempatnya enggak bermasalah jadi itu cenderung tidak prioritas, artinya Sumut Aman-aman saja," tuturnya.
Namun, kali ini, Tito menjelaskan bahwa kali ini Sumut memilki masalah terkait penyaluran NPHD dari daerah-daerah yang membuat memiliki raport merah.
"Nah kali ini datang ada masalah, bang ini salah satu daerah yang kita catat dalam dalam data di Kemendagri ini anggaranya banyak yang merah saya sampaikan, di mana NPHD nya dibawah 10 persen kepeda KPUD dan Bawaslu kasihan teman-teman KPU dan Bawaslu tak bisa kerja," cetusnya.
Mendagri Tito Karnavian (ketiga kiri) bersama Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (kiri), Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang (kedua kiri), Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (ketiga kanan), Kasdam I Bukit Barisan Brigjen TNI Didied Pramudito (kedua kanan) dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin Siregar (kanan) menyampaikan keterangan pers usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Medan, Sumatera Utara, Jumat (3/7/2020).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Pilkada di Masa Covid-19 Ajang Adu Gagasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan pandemi Covid-19 akan menjadi ajang adu gagasan antarkontestan selama masa kampanye Pilkada Serentak.
Di Sumatera Utara (Sumut) ada 23 kabupaten/kota yang akan melangsungkan pilkada.
