Kisah Unik di Balik Candaan Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian
Kedatangan Mendagri Tito Karnavian ke Sumut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020
"Memang ada kekhawatiran bahwa pilkada akan menjadi media penularan Covid-19, tapi ini sekaligus jadi ajang adu gagasan untuk memperkuat," sebutnya saat mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumut di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (3/7/2020).
Tito menyebutkan bahwa dalam situasi pendemi, keberhasilan menangani Covid-19 bisa menjadi nilai positif bagi petahana.
Pun sebaliknya, jadi petaka apabila kasus Covid-19 makin bertambah.
"Bagi petahana ia harus berbuat, kalau seandainya kasus positif naik dan kematian juga tinggi, saya rasa masyarakat dapat melihat sendiri. Bisa-bisa berisiko bagi petahana, bisa tak terpilih," tuturnya.
Lebih lanjut, Tito menerangkan bahwa angka pemilih juga bisa bertambah seperti di Korea Selatan apabila pemerintah berhasil menekan angka Covid-19.
"Seperti di Korsel partisipasi tinggi karena pemimpinnya berhasil menekan Covid-19 rakyat akan puas," pungkasnya.
Selain itu, mantan Kapolri tersebut juga menyoroti kepala daerah di 23 kabupaten/kota di Sumut yang akan melaksanakan Pilkada namun belum mencarikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPUD dan Bawaslu Daerah.
Awalnya ia memberikan apresiasi Pemkab Karo karena telah memberikan NHPD sebesar 100 persen kepada KPU dan Bawaslu.
"Kita beri tepuk tangan kepada Bupati Karo karena NPHD untuk KPU dan Bawaslu sudah 100 persen. Mejuah-juah," ucap Tito disambut berdirinya Bupati Karo dengan diiringi tepuk tangan audiens.
Ia juga mengapresiasi Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dan Humbang Hasundutan.
"Yang lainnnya yang sudah teralisasi 100 perden KPUD dan aparatnya ada Labuhan Batu Utara, makasih pak. Juga ada 100 persen ke Bawaslu dan 100 persen ke petugas keamanan tapi ke KPU masih 40 persen itu masih lumayan, ada Humbang Hasundutan," jelasnya.
Sementara ada daerah lainnya yang juga disoroti Tito yaitu karena dana yang cair terlebih dahulu kepada aparat keamanan.
"Ini KPU-nya sementara 40 dan Bawaslu 40 persen tapi aparat keamanan 100 persen semua ini, yaitu Kabupaten Asahan. Mirip dengan Labuhan Batu Selatan. Nah ini nampaknya cinta kali sama kepolisian dan TNI, apa takut kali," cetusnya disambut gelak tawa.

GUBERNUR SUMUT EDY RAHMAYADI (TRI BUN MEDAN/DANIL SIREGAR)
Namun Tito sempat kecewa dengan angka presentasi oleh Kabupaten Mandaling Natal yang realisisasinya kepada KPU masih 10 persen dan kepada Bawaslu 20 persen.
Hingga akhirnya Tito meminta audiens untuk menyoraki perwakilan Sekda Madina yang hadir.