Program Unggulan Indonesia Ini Pernah Disalahgunakan Terhadap Masa Depan Kaum Wanita di Timor Leste

TRIBUN-MEDAN.com - Konflik dan kelaparan bukan satu-satunya cerita kelam yang terjadi antara tahun 1975 sampai 1999, saat Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia.

Kebanyakan pria Timor Leste pro-kemerdekaan mungkin akan terjun ke medan perang bersenjata, sementara para wanita justru terjun ke 'medan perang' lainnya.

Sebuah pengalaman yang akan meninggalkan luka bagi mereka, juga disebut menghancurkan keluarga masa depan Timor Leste.

Ketika program unggulan yang didanai Bank Dunia justru disalahgunakan terhadap para wanita Timor Leste.

Baca juga: Daftar Kekayaan Lee Kun-hee, Bos Samsung yang Tutup Usia 78 Tahun Kena Serangan Jantung

Dikutip Tribunmedan.com dari Intisari.grid.id, wanita Timor Leste disebut menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual selama invasi Indonesia.

Itu berlanjut hingga masa integrasi Timor Leste dengan Indonesia, saat Timor Leste menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia.

Melansir easttimor.org.uk, Pada tahun 1975, perempuan Timor Lorosa'e merasakan beban dari beberapa pelanggaran HAM yang paling mengerikan yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Dilaporkan mereka diperkosa di hadapan anggota keluarga, dipaksa menikah dengan tentara Indonesia, disiksa dengan sengatan listrik, dilecehkan secara seksual, dan disterilkan secara paksa.

Baca juga: Kepling VIII Kelurahan Titih Rantai Kaget Dengar Ada Mayat Bersimbah Darah di Teras Rumah Warga

Fase pertama dimulai sejak invasi Indonesia pada tahun 1975 dan berlanjut hingga pertengahan 1980-an.

Tentara Indonesia memperkosa dan menghamili wanita dan gadis Timor Leste, memutilasi wanita hamil, dan secara diam-diam mensterilkan mereka.

Kemudian di fase kedua, sterilisasi berlanjut dengan mengabaikan penderitaan mereka.

Fase kedua ini berlangsung hingga akhir 1990-an, melihat lebih jauh sterilisasi rahasia dan kontrasepsi paksa bagi perempuan Timor-Leste

melalui program pengendalian populasi yang didanai Bank Dunia, Programa Keluarga Berencana (dikenal sebagai program KB).

Baca juga: Persiapan PON XXI, Dispora Sumut Lakukan Penataran Wasit Cabor Petanque

Negara-negara Barat mengabaikan penderitaan perempuan Timor-Leste.

Program KB melanggar sejumlah deklarasi PBB tentang hak asasi manusia, juga melanggar kebebasan beragama perempuan.

Di Timor Lorosae, 91 persen warganya Katolik, dan banyak perempuan menentang kontrasepsi atas dasar agama.

Tujuannya untuk mengurangi penduduk Timor Timur dianggap sebagai genosida.

Baca juga: Meggy Wulandari Langsung Tertawa saat Dengar Kabar Kiwil Nikah Lagi: Gak Bisa Lepas dari Poligami

Program KB sendiri dikenal sebagai program unggulan pemerintah, di mana tujuannya untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.

Makna program tersebut adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi
atau penanggulangan kelahiran.

Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an.

Namun yang memilukan, penyuntikan kontrasepsi hormonal dilakukan tanpa pemberitahuan kepada para wanitanya.

Baca juga: Dilamar Vicky Prasetyo, Artis Cantik Ini Tolak Mentah-mentah: Aku Gak Mau Gagal untuk Kedua Kali

Menurut easttimor.org, salah satu teknik yang digunakan oleh para “tenaga kesehatan” Indonesia (yang sering didampingi oleh aparat militer)

adalah pemberian kontrasepsi hormonal dengan kedok bahwa perempuan tersebut mendapatkan vaksinasi. Wanita-wanita ini disuntik tanpa diberitahu.

Mereka hanya diberitahu bahwa itu adalah vitamin atau obat antimalaria, gadis
remaja sering menerima "vaksinasi" ini di sekolah di hadapan tentara Indonesia, dengan pintu terkunci untuk mencegah melarikan diri.

Ada kasus-kasus di mana perempuan yang masuk ke klinik kesehatan Indonesia di Timor Lorosae untuk operasi darurat atau rutin,

seperti operasi caesar atau operasi usus buntu, justru kemudian menyadari bahwa mereka tidak dapat hamil, korban pengikatan tuba.

Program KB di Indonesia (serta praktik sterilisasi yang lebih terselubung) secara terang-terangan melanggar standar internasional

yang ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan.

Baca juga: Kabar Menyedihkan Marry Widi, Korban Pelakor Siswi SMA yang Viral Tahun 2017 lalu

Standar yang diuraikan pada konferensi tersebut menuntut hak perempuan atas keluarga berencana yang terinformasi,

layanan kesehatan ibu dan reproduksi yang memadai, dan hak untuk bereproduksi secara bebas.

Alat kontrasepsi yang paling umum digunakan di Timor Lorosae adalah bentuk suntik Depo-Provera.

Depo-Provera yaitu kontrasepsi hormonal jangka panjang yang mencegah ovarium pengguna menghasilkan sel telur yang matang selama kurang lebih tiga bulan.

Obat tersebut disetujui di AS oleh FDA, tetapi memiliki efek samping yang signifikan, termasuk pembekuan darah, haid tidak teratur, depresi, dan syok.

Baca juga: Sosok Kontroversi Abdul Azim, Putra Raja Brunei yang Meninggal, Gaya Hidup Dekat dengan Kaum LGBT

Jika Depo-Provera diberikan kepada wanita hamil, atau jika seorang wanita hamil saat menggunakan obat tersebut, janin dan ibu dapat mengalami komplikasi yang mengancam nyawa.

Dan menurut Physician's Desk Reference, obat tersebut harus diberikan hanya selama lima hari pertama dari siklus menstruasi normal.

Hal memilukan yang terjadi di Timor yaitu perempuan melahirkan, keguguran akibat suntikan Depo-Provera, dan beberapa perempuan menjadi mandul karenanya.

Perempuan Timor-Leste terpaksa menanggung sebagian besar beban dari apa yang diyakini banyak orang sebagai

rencana pemerintah untuk menghapuskan budaya Timor-Leste, justru menghancurkan rasa sebagai perempuan dan menghancurkan keluarga Timor di masa depan.

Baca juga: Mulai Sekarang, Jangan Mencuci Beras di Wadah Rice Cooker! Ternyata Bisa Timbulkan Bahaya Bagi Tubuh

(*)

Artikel ini sudah tayang di Intisari dengan judul : Meninggalkan Luka Bagi Wanita Timor Leste dan Menghancurkan Keluarga Masa Depan, Program Unggulan Indonesia Ini Pernah Disalahgunakan selama Masa Pendudukan Bumi Lorosae