Peduli Setan Hukum Internasional, Apa Maunya Xi Jinping Kirim Kapal Perang China ke Laut China Timur
Tindakan itu telah memicu reaksi keras, di mana China dituduh melanggar hukum internasional.
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com - Tak peduli hukum internasional, China kirim dua kapal perang ke Laut China Timur.
Aksi Presiden China Xi Jinping itu seolah telah menyalakan lonceng peringatan untuk Jepang dan AS.
Pemerintah China selama ini memang berupaya mendominasi klaim teritorialnya.
Termasuk di Laut China Timur dimana dua kapal perangnya meluncur ke sana dekat kepulauan Senkaku
Pulau-pulau yang disengketakan itu telah diklaim oleh China dan Jepang selama bertahun-tahun.
Tindakan itu telah memicu reaksi keras, di mana China dituduh melanggar hukum internasional.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan insiden itu benar-benar tidak dapat diterima dan disesalkan.
"Kegiatan ini merupakan pelanggaran hukum internasional," kata Kato seperti yang dikutip Express.co.uk.
Operasi terbaru ini dilakukan saat China memberlakukan "Hukum Penjaga Pantai" baru, yang memungkinkan penjaga pantai negara itu menggunakan senjata.
Undang-undang tersebut mengizinkan kapal China untuk mengambil tindakan jika Beijing memandang ada kapal yang memasuki perairan teritorialnya.
Media Jepang memberitakan, salah satu kapal Tiongkok dipersenjatai dengan meriam dan dua kapal juga mengancam kapal penangkap ikan Jepang.
Beijing membenarkan tindakannya di dekat Senkaku dengan mengklaim perairan di Laut China Timur adalah wilayahnya yang tidak terpisahkan.
Gangguan terbaru ini telah memicu kekhawatiran tentang kemungkinan insiden di wilayah tersebut karena beberapa Partai Demokrat Liberal yang berkuasa telah mendorong lebih banyak latihan militer bersama antara Pasukan Bela Diri dan militer AS.
Awal bulan ini, Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali pakta keamanan yang mengatakan Washington akan mempertahankan wilayah di bawah pemerintahan Jepang jika terjadi serangan bersenjata.
Hubungan internasional dengan China telah anjlok selama setahun terakhir setelah merebaknya pandemi virus corona, perlakuannya terhadap Muslim Uighur, dan tindakan kerasnya terhadap demokrasi Hong Kong.
