Gubernur Edy 'Semprot' Bupati dan Wali Kota soal Daya Serap Anggaran: Kayak Mana Kalian Ini
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi 'menyemprot' sejumlah kepala daerah yang daya serap anggarannya masih minim
Sari Berita
- Gubernur Sumut Edy Rahmayadi 'menyemprot' sejumlah kepala daerah yang daya serap anggarannya masih minim
- Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Mandailing Natal dua terendah dalam memberdayakan anggaran triwulan pertama 2021
- Serapan anggaran Pemprov Sumut mencapai 16,77 persen.
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyoroti masih ada sejumlah daerah di kabupaten dan kota yang serapan anggarannya masih minim di triwulan I tahun anggaran (TA) 2021.
Padahal penyerapan anggaran ini penting dan telah menjadi instruksi Presiden RI Joko Widodo, demi memulihkan perekonomian akibat hantaman pandemi covid-19 yang terjadi setahun terakhir.
Pemerintah daerah diminta segera merealisasikan program-program dalam bentuk percepatan belanja pemerintah, bantuan sosial, padat karya dan lainnya.
"Kabupaten dan kota di Mei penyerapan anggaran ada yang masih 6 persen. Bupati, wali kota kayak mana kalian ini. Padahal uangnya ada, kecuali uangnya nggak ada, utang dulu. Ini uangnya ada," kata Edy, Sabtu (8/5/2021).
Edy Rahmayadi pun tak ingin menutup-nutupi data serapan anggaran pemerintah daerah, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.
Tujuannya agar uang bisa berputar di masyarakat dan akhirnya dapat menyejahterahkan rakyat.
"Kalau ini tak diselesaikan, tak ada uang beredar di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.
Adapun Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat sorotan lantaran masih minimnya serapan anggaran pada triwulan I tahun 2021 di antaranya yakni
- Kabupaten Labuhanbatu Selatan 0,38 persen
- Kabupaten Mandailing Natal 1,68 persen
- Kabupaten Batubara 2,19 persen
- Kota Padangsidimpuan 2,40 persen
- Kabupaten Samosir 2,83 persen.
Sedangkan serapan anggaran kabupaten/kota di Sumut tertinggi
- Kabupaten Tapanuli Selatan, 23,28 persen.
- Kabupaten Nias 13,24 persen
- Kota Tebingtinggi 11,47 persen
- Kabupaten Tapanuli Utara 11,18 persen
- Kota Sibolga 11,17 persen.
Sementara serapan anggaran Pemprov Sumut mencapai 16,77 persen.
Sebelumnya Presiden Jokowi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2022 salah satunya mengusung pemulihan ekonomi.
"Sisi permintaan harus diperbesar. Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten dan kota Rp 182 triliun.
Seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan atau konsumsi," ujar Jokowi saat membuka Musrenbangnas secara virtual pada Selasa (4/5/2021) lalu.
Muncul Petisi PNS Ngeluh soal THR, Gubernur Edy Rahmayadi: Kalau Ada yang Menolak Kasih Saja ke Saya