Breaking News:

Bentrok Berdarah di Toba

Bentrok Berdarah di Kabupaten Toba, 5 Warga Terluka, Ini Keterangan PT TPL

Konflik masyarakat adat versus PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di kabupaten Toba, kembali menimbulkan korban. Liwa warga mengalami luka-luka

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Juang Naibaho
TRIBUN MEDAN/HO
Bentrok di Desa Natumingka antara warga dan karyawan PT Toba Pulp Lestari, Selasa (18/5/2021). Warga menolak penanaman bibit eucalyptus di desa itu. 

"Padahal itu setiap hari mereka lewati, tidak ada yang mengatakan bahwa itu tanah adat. Namun, pada antara akhir tahun lalu hingga awal tahun ini, mereka datang mengatakan bahwa tanah itu tanah adat," tuturnya.

Baca juga: Wujudkan Program Tarhilala, Bupati Toba Terima Bantuan Karung Sampah dari TPL

Ia menjelaskan pihak KPH IV Balige juga turun tangan atas kasus ini setelah ada permintaan dari masyarakat untuk menjelaskan secara rinci status lahan tersebut.

"Oleh tim TPL, dicoba melakukan dialog dengan mereka. Humas kita berulang kali mengatakan bahwa kegiatan kita itu merupakan kegiatan yang normatif. Lalu mereka mengatakan 'tolong dulu kalian hubungi KPH Balige. Apapun kata KPH Balige, kami akan turut. Dan itu disampaikan masyarakat dan kepala desanya," terangnya.

"Maka KPH IV Balige mengundang masyarakat Natumingka untuk membicarakan hal itu atas permintaan mereka. Ini atas permintaan mereka. Itu lebih kurang dua bulan lalu," sambungnya.

Baca juga: DPRD Sumut akan Panggil PT TPL, Diduga Lakukan Kriminalisasi ke 70 Masyarakat Adat

Persolan pun terus berjalan sebab masyarakat menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat.

"Namun setelah diundang, mereka (masyarakat) Natumingka tidak datang. Lalu mereka mengatakan 'ada acara, ada begini'. Mereka meminta agar pihak KPH Balige turun ke lapangan. Enggak ada ujuk-ujuk langsung itu jadi tanah adat," ujarnya.

"Maka, KPH mengatakan bila mereka ingin mengurus tentang tanah adat, mereka akan membantu. Silakan menyurati dan mempersiapkan apa yang perlu untuk pengurusan tanah adat tersebut," lanjutnya.

Ia melanjutkan bahwa lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan Negara yang diberikan izin kepada PT TPL untuk mengolahnya. Dengan demikian, ia berharap agar masyarakat menghargai proses hukum.

"Jika pihak mereka ini mengusulkan tanah itu sebagai tanah adat, silakan. Tapi, sebelum ada keputusan yang sah bahwa lahan itu tanah adat, tolong jangan ada yang mengganggu kegiatan PT TPL dalam hal pembangunan Hutan Tanaman Industri," ungkapnya.

Ratusan Tahun Usahai Tanah Leluhur

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved