JOKOWI Diminta Komnas HAM Perintahkan Semua Anak Buah Terbuka, TWK 75 Pegawai KPK Janggal

TRIBUN-MEDAN.com - Komnas HAM meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memerintahkan semua bawahannya terbuka kepada pihaknya dalam investigasi terkait 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Anam juga meminta Presiden memerintahkan semua lembaga yang terkait TWK bekerja sama dan membuka informasi, termasuk para menteri dan pimpinan KPK.

Ia mengatakan laporan yang diterimanya dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK menjadi tolok ukur ke depan bangsa soal pemberantasan korupsi, apakah akan menjadi negara yang lebih baik, ataukah menjadi negara yang semakin lama semakin merosot soal pemberantasan korupsinya.

Baca juga: KABAR Hubungan Asmara dengan Uje, Jennifer Dunn Mengelak Disebut Istri Ketiga| Umi Pipik Jawab

Hal tersebut disampaikannya usai menerima laporan dari perwakilan 75 pegawai KPK terkait dengan TWK dan alih status pegawai KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Senin (24/5/2021).

"Presiden kami minta supaya juga memerintahkan kepada semua pihak, termasuk para menteri ketika dimintai keterangan terkait kasus ini oleh Komnas HAM, diminta mau kooperatif," kata Anam.

Anam mengatakan pihaknya telah mendapatkan berbagai informasi berupa sebundel dokumen yang sangat penting dan jauh lebih komperhensif dari yang diberitakan di media massa.

Baca juga: SOSOK Lili Pintauli Siregar, Wakil Ketua KPK Terseret Akibat Kasus Korupsi M Syahrial, Berhubungan?

Informasi tersebut, kata Anam, di antaranya proses, substansi, dan penjelasan mengapa persoalan tersebut terjadi.

"Kami juga dikasih dokumen lumayan lengkap baik catatan atas fakta-fakta dan beberapa instrumen hukum yang melandasinya. Oleh karenanya kami menerima pengaduan ini, jadi kami akan membentuk sebuah tim di bawah pemantauan penyelidikan," kata Anam.

Anam mengatakan tujuan dibentuknya tim investigasi tersebut semata-mata mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Tim tersebut, kata Anam, bertugas untuk mendalami berbagai informasi terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.

"Jadi kami memandangnya apapun yang terjadi di KPK adalah kerugian besar kalau kita tidak tangani dengan baik. Bahwa musuh kita bersama adalah koruptor. Dan mungkin tidak hanya musuh kita saat ini tapi juga musuh anak dan cucu kita. Oleh karena itu tugas kita adalah tugas untuk masa depan bangsa ini," kata Anam.

Novel Baswedan Serahkan Bukti Sebundel Berkas ke Komnas HAM 

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mendatangi kantor Komnas HAM RI di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada hari ini Senin (24/5/2021) siang.

 Mereka berangsur-angsur datang dan langsung menuju ruangan di lantai 3 kantor Komnas HAM RI.  

• BERITA KPK HARI INI Alasan 75 Pegawai KPK Ngotot Cabut SK 652, Ada Stigma tak Taat Ideologi Negara

Sebelum menyampaikan pengaduan, Novel serta para pegawai KPK dan sejumlah Komisioner Komnas HAM berfoto.

Baca juga: Cuma Makan Hidangan Mahal di Resto All You Can Eat, Gadis Ini Dipermalukan Pemilik, Ini Kata Netizen

Tampak juga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyerahkan sebundel berkas kepada Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam.

Setelah sesi foto tersebut para awak media diminta untuk meninggalkan ruangan tersebut dan menunggu pernyataan terkait kegiatan tersebut.

Dalam undangan yang diterima Tribunnews.com dari Humas Komnas HAM pada Senin (24/5/2021), Komnas HAM akan melakukan Konferensi Pers terkait Pengaduan Wadah Pegawai KPK (WP KPK) yang dinyatakan Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 

• Roy Suryo Merasa Difitnah Lucky Alamsyah, Hari Ini Sang Aktor Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

• BERITA KPK HARI INI Alasan 75 Pegawai KPK Ngotot Cabut SK 652, Ada Stigma tak Taat Ideologi Negara

Kejanggalan pertanyaan TWK KPK 

 Kejanggalan sejumlah pertanyaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK terbongkar dalam perbincangan penyidik KPK Novel Baswedan dengan jurnalis senior Karni Ilyas.

Kepada Karni Ilyas, isi dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tim penguji yang menyerang ranah pribadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibeberkan oleh Novel Baswedan.

Ternyata hal itu bukan sekedar isu.

Baca juga: Jokowi Sudah Bicara, Firli Bahuri Disebut Ambigu oleh ICW soal 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan

Pertanyaan yang justru dinilai menyinggung SARA dan nilai-nilai keberagaman, akhirnya dibeberkan ke publik terkait drama di balik tidak lulusnya 75 pegawai KPK.

Novel Baswedan pegawai yang dinonaktifkan KPK buka-bukaan kepada Karni Ilyas melalui akun Youtubenya, Jumat (21/5/2021).

"Beliau ini lulusan Akpol bahkan sempat berkarier di kepolisian,” buka Karni Ilyas.

• FOTO Mesra Tersebar, Istri Jonathan Frizzy Sindir Ririn, Minta Jaga Perasaan Sesama Perempuan

"Masuk Akpol, salah satu yang dites itu, tentulah kebangsaan dalam pendidikan pun penekanannya pasti ke sana seperti juga Akmil tapi kok bisa ngga lulus, apa saja sih yang ditanyakan?” tanya Karni Ilyas.

"Setelah usai ujian, kawan-kawan kan bercerita jadi saya tahu, kalau terkait saya, bagaimana sikap terkait UU nomor 19 tahun 2019 terkait revisi UU KPK, itu menguatkan atau melemahkan, saya jawab hal menguatkan apa dari UU tadi, kalaiu melemahkan banyak sekali," 

“Nah kalau ke kawan-kawan lain, ada yang ditanya bagaimana jika kamu harus buka Jibab? kawan saya bicara, KPK tidak ada seperti itu, si penanya jawab lagi, 'Kalau kamu tolak kamu egois donk, mementingkan kepetingan pribadi daripada kepentingan negara',” seru Novel Baswedan mencontohkan.

Baca juga: CERITA Lepas Kasus Bupati Nganjuk Dampak Pegawai Nonjob, KPK Jelaskan yang Sebenarnya

“Lalu Kitab suci dengan Pancasila, pilih mana? Saya pikir Itu kan bukan dikotomi yang harus dipertentangkan ya. Lalu, kamu udah Nikah? mau gak Nikah sama saya? Itu kan melecehkan, kalau pegawai KPK saja digituin. Dari sini kawan-kawan ambil sikap ke Komnas Perempuan,"  lanjut Novel Baswedan.

"Ini Over sekali ya, kalau sampai dikatakan antara Kitab Suci atau Pancasila," timpal Karni Ilyas.

Untuk mengetahui perlakuan yang diterima 75 Pegawai KPK tersebut, Novel Baswedan mengaku bahwa dirinya dan kawan-kawan menerima surat keputusan yang ditandatangani Firli Bahuri selaku pimpinan KPK.

Baca juga: AKHIRNYA Firli Bahuri Sikapi Arahan Jokowi soal 75 Pegawai KPK, Ketua KPK Janji Bahas Intensif

“Jadi memang kami mendapat surat keputusan yang ditandatangani oleh Pak Firli Bahuri yang di situ poinnya adalah hasil Tes Wawasan Kebangsaan dikatakan tidak memenuhi syarat,” kata Novel Baswedan.

“Tapi untunglah akhir pekan kemarin ada angin segar atau awal pekan ini dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pegawai KPK itu tidak bisa dinyatakan diberhentikan atau hanya gara-gara Tes Wawasan Kebangsaan tadi,” kata Karni Ilyas.

xPada Januari 2007 Novel ditugaskan sebagai penyidik untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak saat itu, Novel berpartisipasi dalam penyelidikan berbagai kasus besar yang ditangani oleh KPK.

Novel Baswedan menjadi ketua satgas penyidik yang memeriksa tersangka Kakorlantas Irjen Djoko Susilo.

Novel, yang saat itu juga anggota Polri aktif, memimpin penggeledahan di ruang kerja Irjen Djoko Susilo, seniornya di korps baju cokelat.

Djoko akhirnya divonis 18 tahun bui di tingkat kasasi. Kasus korupsi simulator SIM pada 2012 itu juga menyeret Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang, yang dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Baca juga: Sujanarko Bocorkan 2 Pimpinan KPK Firli Bahuri dan Lili Pintauli Percaya Diri Bisa Pecat 75 Pegawai

Sukotjo terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait dengan pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri pada 2011

Novel turut serta dalam menyelidiki kasus suap yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin pada tahun 2011.

Kemudian kasus korupsi Wisma Atlet terkait SEA Games 2011 yang menyeret anggota DPR, Angelina Sondakh.

Baca juga: HARTA KEKAYAAN Firli Bahuri dan 4 Pimpinan KPK yang Dilaporkan 75 Pegawai KPK, Siapa Terkaya

Lalu kasus suap cek pelawat yang melibatkan Nunun Nurbaeti dalam proses pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia yang terjadi pada tahun 2004.

Baca juga: JADWAL Final Liga Champions Manchester City vs Chelsea, The Blues Khawatir Kondisi NGolo Kante

Novel juga terlibat dalam penyelidikan skandal suap dalam beberapa perkara pilkada yang melibatkan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada tahun 2013.

Mega skandal korupsi lainnya yang diungkap Novel Baswedan juga kasus korupsi pengadaan E-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto kala itu.

Penyidik  Novel Baswedan juga turut terlibat dalam penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020).

Edhy Prabowo terlibat dalam skandal korupsi ekspor benih lobster.

Masih banyak sejumlah perkara besar lainnya, yang diungkap Novel Baswedan.

• JAWABAN DEWAS KPK Albertina Ho, Nasib Firli Bahuri dan 4 Pimpinan KPK yang Dilaporkan 75 Pegawai

(Tribunnews/Kompas.com/TRIBUN-MEDAN.com

BACA ARTIKEL LAINNYA TERKAIT Novel Baswedan

BACA ARTIKEL LAINNYA TERKAIT Polemik Nonaktif Pegawai KPK

JOKOWI Diminta Komnas HAM Perintahkan Semua Anak Buah Terbuka, TWK 75 Pegawai KPK Janggal