IDI Sumut Bereaksi Keras Terkait Dugaan Pelanggaran Prokes Vaksinasi yang Diadakan Polda Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Pelaksanaan vaksinasi massal yang diselenggarakan Polda Sumut di Gedung Serbaguna Jalan Willem Iskandar/Pancing, Kecamatan Percut Seituan amburadul dan diduga melanggar protokol kesehatan.

Acara yang dihadiri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono ini dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan Covid-19.

Sebab, saat pelaksanaan vaksinasi dilakukan, kerumunan manusia terjadi begitu saja, dan puluhan orang tidak menggunakan masker sesuai ketentuan. 

Baca juga: Vaksinasi Polda Sumut Amburadul, Begitu Wakapolri Pulang Seorang Wanita Pingsan dan Pintu Jebol

Menanggapi dugaan pelanggaran prokes dalam pelaksanaan vaksinasi ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara bereaksi keras. 

Ketu IDI Sumut Ramlan Sitompul menyayangkan adanya kerumunan, yang bisa menjadi pemicu penyebaran kasus Covid-19 di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang.

“Masa vaksinasi dilakukan secara massal? Kita menyesalkan cara seperti itu. Adanya kerumunan maka berpotensi terjadinya penularan Covid-19," kata Ramlan Sitompul, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: WAKAPOLRI Pantau Vaksinasi, Calo Formulir Malah Gentayangan di Lokasi Tidak Ditindak

Ia menuturkan, selama ini masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai bahaya Covid-19.

Ramlah khawatir, dengan adanya kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar kemarin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap wabah tersebut.

“Nanti vaksinnya yang difitnah lagi, dibilang setelah vaksin kena Covid-19. Padahal, Covid-19 itu karena ada kerumunan, bukan karena vaksinnya. Mulai sekarang dikelola dengan baik kegiatan vaksinasi itu," kata Ramlan.

Dia menyarankan, pihak terkait, terlebih-lebih pemerintah daerah dapat memberdayakan fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat 1, baik klinik swasta, puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu) dan posyandu dalam melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Baca juga: Vaksinasi yang Diselenggarakan Polda Sumut Dikhawatirkan Jadi Klaster Baru Covid-19

Cara itu dinilainya lebih profesional dan efektif mencegah kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi. 

Menurutnya, vaksinasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih baik dan efektif. 

Kalaupun ada efek samping setelah vaksinasi, maka bisa ditangani secara 
cepat. 

"Berdayakan Faskes swasta dan pemerintah itu, jangan dibuat massal lagi. Kalau terus seperti itu, nanti target mulia kita mau menurunkan Covid-19 malah menjadi menambah Covid-19 dengan cara seperti itu," tambahnya. 

Dia menjelaskan harusnya pemerintah bisa menjaga kemulian masyarakat Indonesia untuk mendapat layanan kesehatan lebih baik, tanpa adanya pertambahan korban berjatuhan karena Covid-19.

Tangkap Calo Formulir Vaksinasi

Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko mengakui adanya pembludakan jumlah warga yang ingin vaksin pada Selasa (3/8/2021) kemarin.