Hadirkan Sektor Pariwisata Bersahabat dan Lebih Manusiawi di Danau Toba  

Tak hanya bersandar pada sektor pariwisata

Karena itulah mengapa saya mengatakan bahwa resistensi dan keengganan masyarakat untuk sebiduk sejalan dengan kebijakan prioritas pariwisata pemerintah pusat sangat bisa dipahami.

Alasan sederhananya. Pertama, karena KJA dan sektor perikanan memang telah terbukti sepak terjangnya dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat kawasan Danau Toba dalam berbagai bidang.

Sementara itu, ambisi ekonomi dari sektor pariwisata masih dalam angan-angan dan proyeksi. Dalam hal ini, masyarakat terbukti jauh lebih rasional ketimbang pemerintah karena masyarakat mendasarkan sikapnya atas fakta yang ada, bukan atas janji dan proyeksi pemerintah.

Kedua, masyarakat sangat memahami bahwa Danau Toba yang menjadi ekosistem dinamis dan sumber berbagai macam penghidupan bukanlah milik satu sektor semata, tapi bisa menjadi ekosistem untuk berkembangnya berbagai macam sektor usaha yang akan menopang perekonomian daerah, mulai dari sektor pertanian perikanan, sektor perdagangan dan transportasi, serta sektor pariwisata.

Dan faktanya memang demikian. Selama ini, berbagai sektor berbaur dengan harmonis di Danau Toba, tanpa banyak resistensi dan konflik. Justru sikap pemerintah yang cenderung kurang bersahabat terhadap sektor lain setelah sektor pariwisata ditetapkan sebagai sektor prioritas di Danau Toba bisa merusak harmonisasi sosial ekonomi yang selama ini telah berlangsung.

Singkat kata, pemerintah perlu menghadirkan sektor pariwisata di Danau Toba dengan wajah yang lebih bersahabat, lebih manusiawi, dan lebih komunikatif-kooperatif terhadap sektor lain yang terlebih dahulu telah eksis di Danau toba dan terbukti berhasil menyejahterakan masyarakat yang menggelutinya.

Pemerintah dituntut untuk bersikap seperti seorang guru kala akan memperkenalkan murid baru di dalam kelas. Hanya guru yang tidak bijaksana yang memperkenalkan seorang murid baru ke dalam kelas, lalu menyalahkan bahkan mengusir murid lain yang sudah terlebih dahulu menjadi murid di dalam kelas tersebut.

Dengan kata lain, pemerintah sangat dituntut untuk bersikap lebih arif dan adil dalam melihat persoalan ikan nila (tilapia) dan KJA di Danau Toba.

Pemerintah tidak bisa menggunakan kacamata hitam putih, karena melarang usaha yang telah terbukti mampu memberi manfaat kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, lalu mengalihkannya kepada sektor baru yang belum terbukti khasiatnya bukanlah sebuah kebijakan yang berlandaskan pada kebijaksanaan, tapi lebih berlandaskan kapada sikap gagah-gagahan dari tokoh tertentu yang terkesan ingin dianggap sebagai pahlawan di Danau Toba.

Tentu perlu dihormati, tapi juga perlu diingatkan agar tidak menjadi pahlawan yang kesiangan karena jangan sampai kebijakan di atas kertas pro rakyat namun jika diterapkan tanpa kajian mendalam justru membunuh rakyat khususnya yang berada di wilayah operasi KJA. Semoga.