Ketika Kebijakan Keliru Mendiagnosis

Dr. Aryanto Tinambunan

Di banyak forum perencanaan pembangunan daerah, diskusinya sering terdengar meyakinkan: anggaran sudah dihitung, program sudah dirinci, indikator sudah disusun. Namun beberapa tahun kemudian, hasilnya tak selalu sesuai harapan. Jalan memang dibangun, pelatihan memang dilaksanakan, bantuan memang disalurkan—tetapi kemiskinan tak banyak berubah, produktivitas stagnan, dan ketimpangan wilayah tetap menganga.

Fenomena ini bukan semata soal kekurangan dana. Dalam praktik pembangunan modern, semakin banyak analis kebijakan bersepakat bahwa kegagalan pembangunan lebih sering berakar pada diagnosis masalah yang keliru. Program dirancang untuk mengobati gejala, bukan menyembuhkan penyakit.

Di sinilah konsep problem tree—yang populer dalam metodologi perencanaan Bappenas dan lembaga pembangunan internasional—menjadi relevan kembali.

Penyakit Lama: Kebijakan yang Menyasar Gejala

Kesalahan paling umum dalam kebijakan publik adalah menyamakan masalah yang terlihat dengan akar masalah yang sebenarnya. Ketika angka kemiskinan tinggi, respons cepatnya adalah bantuan sosial. Ketika pengangguran meningkat, solusinya pelatihan kerja. Ketika ekonomi daerah lambat, jawabannya pembangunan infrastruktur.

Semua langkah itu tidak salah. Namun sering kali tidak cukup.

Ambil contoh daerah dengan kemiskinan pedesaan tinggi. Bantuan tunai dapat mengurangi tekanan jangka pendek, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki akses pasar, atau mengubah struktur ekonomi desa. Pelatihan kerja juga tidak banyak membantu jika industri lokal yang mampu menyerap tenaga kerja belum tersedia.

Dalam kasus seperti ini, kebijakan sebenarnya hanya menambal permukaan. Ia bekerja seperti obat penurun panas yang menurunkan demam tanpa mengatasi infeksi.

Masalahnya bukan pada kebijakan yang buruk, melainkan pada pertanyaan awal yang salah.

Diagnosis: Tahap yang Paling Diabaikan

Dalam dunia medis, dokter tidak boleh langsung memberi obat sebelum diagnosis. Anehnya, dalam kebijakan pembangunan, tahap diagnosis justru sering menjadi bagian paling singkat.

Banyak dokumen perencanaan daerah menyusun daftar masalah berdasarkan indikator statistik: kemiskinan, stunting, pengangguran, ketimpangan, inflasi. Daftar ini penting, tetapi ia baru menunjukkan “apa yang terjadi”, bukan “mengapa itu terjadi”.

Di sinilah problem tree berperan.

Metode ini memaksa perencana memetakan hubungan sebab-akibat secara sistematis: apa masalah utama, apa penyebab langsungnya, apa penyebab strukturalnya, dan apa dampak jangka panjangnya.