Ketika Kebijakan Keliru Mendiagnosis

Pendekatan ini sederhana di atas kertas, tetapi revolusioner dalam praktik. Ia mengubah fokus dari program menjadi diagnosis.

Dari Program-Oriented ke Problem-Oriented

Salah satu warisan birokrasi pembangunan lama adalah kecenderungan berpikir berbasis program. Setiap dinas memiliki daftar kegiatan rutin, setiap tahun anggaran harus terserap, dan keberhasilan sering diukur dari jumlah proyek yang terlaksana.

Pendekatan problem tree memutar logika tersebut. Ia menuntut kebijakan dimulai dari masalah, bukan dari program.

Misalnya, jika ekonomi daerah bertumpu pada komoditas mentah, akar masalahnya mungkin bukan kekurangan subsidi petani, tetapi ketiadaan industri pengolahan, lemahnya akses logistik, atau keterbatasan tenaga kerja terampil. Dalam situasi ini, membangun pabrik kecil, memperkuat pendidikan vokasi, dan memperbaiki rantai distribusi mungkin jauh lebih efektif daripada sekadar meningkatkan bantuan produksi.

Dengan kata lain, solusi yang tepat sering berada satu atau dua lapis lebih dalam dari masalah yang terlihat.

Mengapa Diagnosis Sering Keliru?

Ada beberapa sebab mengapa diagnosis kebijakan sering meleset.

Pertama, tekanan politik jangka pendek. Kepala daerah membutuhkan hasil cepat yang terlihat publik. Program yang memberi dampak struktural biasanya memerlukan waktu lama, sementara proyek fisik atau bantuan langsung lebih mudah diklaim keberhasilannya.

Kedua, fragmentasi kelembagaan. Masalah pembangunan jarang berada dalam satu sektor. Kemiskinan, misalnya, berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pasar kerja, hingga tata ruang. Namun struktur birokrasi yang sektoral membuat solusi sering parsial.

Ketiga, keterbatasan integrasi data. Banyak daerah memiliki data statistik melimpah, tetapi belum tentu memiliki analisis hubungan sebab-akibat yang memadai. Tanpa analisis ini, angka hanya menjadi daftar, bukan alat diagnosis.

Pelajaran dari Praktik Global

Bank Dunia, UNDP, hingga OECD telah lama menekankan pentingnya root cause analysis dalam kebijakan publik. Studi evaluasi pembangunan menunjukkan bahwa intervensi yang berbasis diagnosis struktural memiliki tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi dibanding program yang hanya merespons indikator permukaan.

Negara-negara yang berhasil melakukan transformasi ekonomi—dari Korea Selatan hingga Vietnam—tidak hanya menambah anggaran pembangunan. Mereka secara konsisten mengidentifikasi hambatan struktural utama, lalu mengarahkan kebijakan lintas sektor untuk mengatasinya.

Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan lebih ditentukan oleh ketepatan membaca masalah daripada besarnya belanja negara.