Kapal Asing Berpesta Tangkapi Ikan di Laut Natuna, 398 Kapal Mayoritas Berbendera China dan Vietnam
Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda mengungkap sebanyak 398 Kapal Ikan Asing (KIA) terpantau melakukan illegal fishing
TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda mengungkap sebanyak 398 Kapal Ikan Asing (KIA) terpantau melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 perairan Laut Natuna Utara, pada periode Januari - September 2021.
"Total 398 KIA terpantau air surveillance periode Januari - September 2021," kata Rodhial dalam webinar 'Kedaulatan Republik Indonesia di Laut Natuna Utara', Kamis (3/2/2022).
Baca juga: TERNYATA Anggota DPR Lepas Masker, Terpapar Covid-19 saat Hadiri Rapat, 86 Positif Termasuk Pegawai
Kapal asing yang terpantau melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal tersebut mayoritas berbendera Vietnam dan China.
Adapun rinciannya, sebanyak 16 unit KIA Vietnam terpantau pada bulan Januari, 20 unit di bulan Februari, 45 unit di bulan Maret, dan yang tertinggi pada bulan April sebanyak 197 KIA Vietnam terpantau berkegiatan di WPP Natuna.
Kemudian pada Mei, sebanyak 92 KIA Vietnam dan 3 unit KIA China melintasi Air Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), serta Juni - Juli 15 unit KIA Vietnam dan menurun pada September dengan 9 uni KIA Vietnam dan 3 KIA China Anchorage.
Hasil ini berasal dari pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di WPP 711 Natuna Utara menggunakan pesawat udara.
Ancaman Serius di Perbatasan
Setelah menjabat sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa langsung diuji dengan kondisi kedaulatan yang terjadi di perbatasan bagian utara Indonesia, tepatnya di Laut China Selatan.
Ancaman serius memang kini tengah dihadapi sejumlah negara termasuk Indonesia di kawasan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
Tanpa menunggu lama, Jenderal Andika Perkasa pun langsung tancap gas perkuat pertahanan Indonesia di kawasan tersebut.
Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan atas gangguan di Laut Natuna yang menjadi jalan masuk menuju Laut China Selatan.
Tindakan Panglima TNI tersebut pun dibenarkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
"Awal tahun 2020, ketika kapal-kapal China sangat provokatif, kami (Mahfud MD dan Presiden Jokowi) datang ke Laut Natuna, dan kemudian kami mengatakan jika Natuna adalah teritori kami. Karenanya, semuanya mundur," kata Mahfud.
"Kami akan memperkuat pertahanan di laut, darat dan di udara dan juga mengatur pemangku kepentingan maritim dalam menangani gangguan yang muncul dari luar," ujarnya.
Selama beberapa waktu terakhir bahkan tercatat sejumlah kapal asing dan perahu melewati Laut Natuna.