Breaking News:

TEMUAN Pungli di Dinas Kesehatan Simalungun, Ombudsman Sumut:'Terlalu Tega, Kasihan Honorer Itu'

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menanggapi tentang pungli dana BOK di Kabupaten Simalungun.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Tommy Simatupang
Ilustrasi 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menanggapi tentang pungli dana BOK di Kabupaten Simalungun. 

Abyadi meminta pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun memiliki payung hukum yang jelas tentang kasus pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diterima para tenaga kesehatan.

Sebab praktik yang tak memiliki dasar hukum dalam pemotongan hak pegawai seperti ini bisa mengarah kepada pungutan liar.

“Menurut saya, kepala dinas kesehatan harus bisa menunjukkan payung hukum pemotongan itu. Apakah ada surat bupati yang menyetujuinya atau alasan lain?” tanya Abyadi, Selasa (8/2/2022). 

“Atau jangan justru sama sekali tidak memiliki payung hukum. Hanya atas kebijakan Kepala Dinas Kesehatan saja misalnya,” kata Abyadi kembali.

Abyadi menuturkan, Ombudsman yang diamanahkan dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan akan memantau terus dugaan pungli ini.

“Kalau ini pungli, saya kira kepala dinas harus mengembalikan uang hasil potongan itu kepada seluruh pegawai yang terkena potongan. Sejak kapan pemotongan itu dilakukan dan berapa pegawai yang dipotong? Berapa total yang sudah didapat dari potongan itu?” katanya.

Baca juga: PERINTAH EDY RAHMAYADI Demi Cegah Penyebaran Varian Omicron, Sekolah Harus Lakukan Hal Ini

Baca juga: JELANG DUEL Persija Jakarta Vs Madura United: Riko Simanjuntak Ingatkan Pemain yang Patut Diwaspadai

Abyadi sendiri merasa heran bila Pemkab Simalungun ternyata menutupi kasus ini.

Ia merasa sangat tak manusiawi bila hak pegawai yang masih berstatus honorer pun diakal-akali pimpinannya.

“Terlalu tega Pemkab Simalungun kalau mengetahui hal ini tapi dibiarkan. Kan kasihan pegawai honorer itu. Mereka kerja di Pemkab Simalungun dalam keadaan tertekan,” katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved