Capaian Vaksin Dosis Pertama di 7 Kabupaten/Kota Sumut Lebih dari 100 Persen, Ini Penjelasan Satgas

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang capaian vaksinasi dosis pertamanya lebih dari 100 persen.

Hal inipun menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat kenapa capaian vaksinasi di daerah bisa melebihi 100 persen atau sudah melebihi target.

Menanggapi hal ini, Anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumut, Restuti Hidayani Saragih mengatakan capaian vaksinasi dosis pertama di sejumlah kabupaten/kota di Sumut merupakan hal yang wajar.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Dana Covid-19, Sekda Samosir Dijebloskan ke Rutan Tanjung Gusta

Hal ini, kata dia, karena adanya perbedaan data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Coba dibuka di data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPC PEN), itu ada namanya target. Target dari pusat tentang capaian yang harus divaksin. Itu totalnya 70 persen dari populasi," ujar Restuti, Jumat (18/3/2022).

Menurut Restuti, data yang dibuat oleh KPCPEN merupakan data yang dihimpun dari pemerintah daerah atau top-down.

"Nah kenapa pusat itu membuat sekian, itu data yang ada pada mereka. Kita sebut datanya top-down, top-down artinya data dari pusat ke bawah. Dikasih ke bawah, ini loh," katanya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Nasional Turun 64 Persen, Masyarakat Diimbau Tetap Waspada

Data tersebut, kata dia, sudah ada bahkan sebelum dimulainya program vaksinasi. Data jumlah populasi tersebut, kata Restuti juga didapatkan dari Disdukcapil masing-masing daerah.

"Bahwa sebelum program vaksinasi berjalan itu pada akhir tahun 2020 itu sudah ada data mereka, mereka dari Dukcapil dan lain sebagainya itu diinput diturunkan ke bawah, ke daerah," terang Restuti.

Namun, Restuti mengaku perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah ini memang terjadi lantaran sistem data di Indonesia belum sebaik di luar negeri. Hal ini juga disebabkan banyak data ganda (double identity).

"Nah sampai di lapangan, kita tahu Indonesia ini belum sebaik katakanlah Tiongkok, yang sudah one identity, tidak ada yang double-double, contoh orang ada yang pindah tapi tidak diperbaharui datanya. Kita belum bisa single identity yang diwujudkan di E-KTP dan sebagainya itu masih belum ril di lapangan semua," katanya.

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19, Bhabinkamtibmas Polsek Mandrehe Bagikan Masker

Oleh karena itu, Restuti mengatakan pemerintah daerah wajib mengecek kembali data yang ada dari pusat dari kondisi ril di lapangan.

"Sehingga yang paling tahu kondisi daerahnya kan adalah daerah sendiri. Sehingga di daerah itu ada data dikumpulkan kembali, di crosscheck ada namanya data bottom-up. Artinya iniloh seginiloh data kami di daerah," katanya.

Menurut Restuti, selisih data tersebut berdampak positif jika pencapaian di daerah lebih tinggi. Sehingga data pemerintah pusat dapat disesuaikan dengan capaian di lapangan.

"Nah data yang di daerah itu bisa ternyata berlebih dari data awal yang dikirimkan pusat ke daerah. Jadi kalau dia berlebih dari 100 persen justru bagus," katanya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Ditemukan di Sejumlah Sekolah, 58 SMA Sederajat Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Selisih data tersebut, kata Restuti juga agar pemerintah pusat mengetahui bahwa ada beberapa persen warga di daerah yang tidak terdata di pusat.

"Tapi pengertiannya itu, karena ada selisih data antara data top-down dengan data bottom-up. Tapi selisih itu menimbulkan hal yang positif jika lebih besar capaian dari daerah, oh berarti ada yang tidak terdata," pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan data pada 17 Maret 2022 capaian vaksin dosis pertama di Sumut sebesar 92,64 persen, dosis kedua sebesar 73,19 persen dan vaksin booster atau dosis ketiga sebesar 8,74 persen.(cr14/tribun-medan.com)