DPRD Minta Bupati Deliserdang Evaluasi Direktur RSUD Amri Tambunan Karena Minta Duit Warga Miskin

TRIBUN-MEDAN.COM,DELISERDANG- Anggota Komisi IV DPRD Deliserdang meminta agar Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan mengevaluasi Direktur RSUD Amri Tambunan, dr Hanif Fahri, terkait permintaan uang ke warga miskin dengan dalih uang jaminan berobat.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Deliserdang, Zul Amri, dia sempat kaget begitu mendapat kabar, ada warga miskin dimintai uang Rp 1 juta oleh RSUD Amri Tambunan. 

"Terus terang, saya baru tahu informasi ini. Saya dari Komisi IV yang membidangi kesehatan, tentu tidak setuju dengan adanya uang jaminan yang dibebankan kepada warga miskin ini. Kalau warga sudah susah, mau pakai uang apa lagi untuk jaminan, enggak ada yang bisa digadai kalau orang susah ini," kata Zul Amri, Rabu (8/6/2022).

Politisi Partai Golkar ini meminta agar Direktur RSUD Amri Tambunan tidak lagi melanjutkan kebijakan permintaan uang jaminan tersebut.

Baca juga: Warga Miskin Dimintai Uang Rp 1 Juta Berobat ke RSUD Amri Tambunan, DPRD: Jangan Bebani Masyarakat

Ditegaskan Amri, bahwa hal tersebut sudah menyalahi aturan dan bertentangan dengan prinsip rumah sakit yang harus mengutamakan pelayanan.

"Prinsip rumah sakit itu harus pelayanan dulu yang diberikan kepada pasien, dan dokter prinsipnya tangani dulu, bukan administrasi sesuai sumpah dokter,"

"Selamatkan dulu pasien, bukan persoalan birokrasi. Buat rumah sakit syaratnya harus mampu dan siap melayani pasien yang datang ke rumah sakit, bukan lagi-lagi birokrasi,"

"Direkturnya harus dievaluasi Bupati juga, karena uang jaminan itu bisa dibilang ibarat uang panjar bagi yang tidak memiliki BPJS, meskipun katanya mau dipulangkan," kata Zul Amri.

Baca juga: RSUD Amri Tambunan Disebut Tolak Pasien Bayi Prematur dan Akhirnya Meninggal 

Permintaan uang jaminan kepada warga miskin oleh pihak rumah sakit Amri Tambunan sudah dirasakan langsung oleh beberapa Kepala Desa di Kecamatan Lubukpakam.

Kepala Desa Sekip, Rahmad dan Kepala Desa Bakaran Batu, M Irwan Tanjung mengaku sudah sempat dipintai oleh pegawai.

Direktur RSUD Deliserdang, dr Hanif Fahri SpKJ yang satu hari sebelumnya bungkam ketika dikonfirmasi akhirnya angkat bicara.

Melalui Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Deliserdang, dr Hanif pun memberikan klarifikasi Rabu pagi.

Walaupun sudah ada pernyataan Kades yang merasakan langsung ia pun berkilah.

Baca juga: TEGA KALI, RSUD Amri Tambunan Disebut Tolak Pasien Bayi Prematur dan Akhirnya Meninggal 

Sesuai pesan tertulis, dr Hanif menyebut dapat dipastikannya bahwa tidak ada pengutipan uang Rp 1 juta itu.

Yang ada bahwa pasien yang dibawa ke RSUD tanpa bawa kartu BPJS dan tidak ada surat keterangan miskin dari Dinkes sesuai Perbup. Kemudian disebutkan karena tidak ada jaminan sama sekali, sesuai UU RS, pihaknya melayani lebih dahulu terkait kegawat daruratnya baru kemudian dipinta siapa yang menjamin.