Warga Miskin Dimintai Uang

Warga Miskin Dimintai Uang Rp 1 Juta Berobat ke RSUD Amri Tambunan, DPRD: Jangan Bebani Masyarakat

Warga miskin di Kabupaten Deliserdang dimintai uang Rp 1 juta oleh petugas RSUD Amri Tambunan dengan dalih jaminan kesehatan

Editor: Array A Argus
HO / Tribun Medan
Pengendara mobil masuk ke area RSUD Amri Tambunan yang saat ini mulai menerapkan biaya berbayar untuk pelayanan Covid-19 Kamis, (10/2/2022). 

TRIBUN-MEDAN.COM,DELISERDANG- Kebijakan baru RSUD Amri Tambunan kembali menjadi sorotan.

Pasalnya, warga miskin yang berobat di RSUD Amri Tambunan dimintai uang Rp 1 juta.

Alasan pihak rumah sakit, uang itu sebagai jaminan.

Namun, kebijakan ini justru dianggap membebani masyarakat.

RSUD Amri Tambunan dianggap tidak punya rasa kemanusiaan, dan dinilai lebih mementingkan uang daripada nyawa manusia.

Baca juga: Diduga Cari Untung dari Covid-19, RSUD Amri Tambunan Patok Tarif Berbayar untuk Layanan Covid

"Rakyat miskin ini jangan dibebani lagi kalau mau berobat. Karena miskinlah mereka, makanya tidak bisa mendaftar sebagai peserta BPJS," kata anggota DPRD Deliserdang, Bayu Sumantri Agung, Selasa (7/6/2022).

Bayu mengatakan, RSUD Amri Tambunan tidak perlu memintai uang Rp 1 juta kepada warga miskin dengan alasan jaminan.

Menurut Bayu, hal itu benar-benar sangat memberatkan.

"Ngapai mesti pakai uang jaminan Rp 1 juta," katanya.

Karena kebijakan RSUD Amri Tambunan ini dianggap membebani rakyat, Bayu mengaku akan membawa persoalan ini dalam sidang paripurna.

Dia akan menanyakan langsung kepada Pemkab Deliserdang, mengapa kebijakan seperti itu diberlakukan terhadap warga miskin.

Baca juga: Soal Dugaan Cari Untung dari Pandemi, Direktur RSUD Amri Tambunan Kepanasan, Bupati Kecolongan

Bayu pun meminta perhatian Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

Banyak pihak menilai, khususnya masyarakat, Amri Tambunan harus banyak-banyak memberikan kenangan manis sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2024.

Dengan begitu, masyarakat menyebut, nama Amri Tambunan akan tetap dikenang sebagai sosok pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyat.

Bukan pemimpin yang acuh terhadap warga miskin.

Sementara itu, kebijakan yang memberatkan ini sudah dirasakan oleh Kepala Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Rahmat.

Beberapa hari lalu, Rahmat membawa warganya ke RSUD Amri Tambunan untuk berobat.

Kebetulan, warga yang dibawa Rahmat ini benar-benar miskin dan kurang mampu.

Baca juga: Rencana Pasien Covid-19 Mau Diduitkan RSUD Amri Tambunan, DPRD Bereaksi Keras: Darimana Dasarnya

Sampai di rumah sakit, Rahmat terkejut jika petugas meminta uang Rp 1 juta dengan alasan uang jaminan.

Rahmat pun bertanya, apakah permintaan uang Rp 1 juta itu merupakan peraturan, atau kebijakan.

"Katanya itu (uang) jaminan sebelum kita ngurus surat tidak mampu," terang Rahmat.

Dia mengatakan, lantaran warganya benar-benar miskin, Rahmat pun harus memberi uang Rp 1 juta itu.

Dia kemudian menandatangani berbagai dokumen yang disodorkan petugas rumah sakit.

Baca juga: TEGA KALI, RSUD Amri Tambunan Disebut Tolak Pasien Bayi Prematur dan Akhirnya Meninggal 

Itu dilakukan Rahmat, agar warganya bisa ditangani dengan cepat, tanpa harus memikirkan uang darimana.

Senada disampaikan Kepala Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubukpakam, M Irwan Tanjung.

Irwan mengatakan, dirinya bahkan sampai berdebat dengan pihak rumah sakit. 

"Saya yang menjamin saat itu. Sempat saya tanya ini peraturan atau kebijakan. Kalau peraturan, mana peraturannya, biar saya baca dan diskusikan sama kawan-kawan nanti. Dibilang katanya kebijakan. Tapi karena saya kontak Wadir, terakhirnya tidak jadi," kata Irwan.

Sementara itu, Direktur RSUD Amri Tambunan, dr Hanif Fahri ketika dihubungi memilih bungkam.

Hanif tak mau merespon konfirmasi yang dilayangkan Tribun-medan.com.

Baca juga: LAYANAN Covid-19 di RSUD Amri Tambunan Berbayar, Bupati Ashari Kaget: Siapa yang Bilang?

Sikap serupa juga ditunjukkan Humas RSUD Amri Tambunan, Sri Rezeki.

Sejak pagi hingga sore, Sri yang dikonfirmasi beralasan masih rapat.

Dia mengaku tengah berada di ruang Direktur RSUD Amri Tambunan, dan berjanji akan memberi klarifikasi tentang kebijakan yang dinilai sejumlah pihak sangat memberatkan warga miskin ini. 

Asisten I Pemkab Deliserdang, Citra Efendy Capah mengatakan bahwa permintaan uang Rp 1 juta itu tidak ada ditetapkan. 

"Ah, saya rasa tidak adalah seperti itu. Sudah saya suruh tadi Direktur angkat telepon mu," kata Citra.(tribun-medan.com). 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved