Breaking News:

Berita Sumut

Tolak Beroperasinya PT DPM, Massa Geruduk Kantor Bupati Dairi, Gelar Aksi Tabur Bunga

Massa yang merupakan warga asli Dairi dari beberapa kecamatan menolak kehadiran PT Dairi Prima Mineral yang berlokasi di kampung halaman mereka.

Tribun Medan/Alvi Syahrin Najib Suwitra
Massa melakukan aksi tabur bunga di depan Kantor Bupati Dairi, menuntut tolak beroperasinya PT DPM 

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - Aliansi Masyarakat Peduli Dairi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Dairi, Rabu (24/8/2022).

Massa yang merupakan warga asli Dairi dari beberapa kecamatan menolak kehadiran PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang berlokasi di kampung halaman mereka.

Selain digelar di Sidikalang, aksi serupa juga serentak dilakukan di kota besar yakni Jakarta dan Medan.

Baca juga: Petrasa Gelar Nobar Film Dairi Diancam Tambang, Perlihatkan Sisi Negatif Kehadiran PT DPM

Masa berunjuk rasa sembari membawa spanduk dan poster.

Adapun spanduk dan poster berisi tulisan menolak tambang PT DPM dan meminta Bupati Dairi untuk mencabut SK KLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) Nomor 731 Tahun 2005.

Selain itu, dalam aksi tersebut, massa  juga melakukan aksi tutup mulut dan tabur bunga sebagai bentuk rasa kekecewaan atas sikap Bupati Dairi yang dianggap tidak mendengarkan suara rakyat.

"Sudah berulang kali kami melakukan aksi demo menolak tambang PT. DPM, tetapi Bupati Dairi tidak pernah sekalipun menemui kami sebagai rakyatnya," ujar kordinator aksi, Boy Hutagalung selaku divisi advokasi Petrasa.

Dirinya pun mengungkapkan, aksi unjuk rasa ini untuk menyampaikan laporan dari Ombudsman dan Bank Dunia, sekaligus mendesak pemerintah khususnya KLHK untuk tidak memberi persetujuan lingkungan kepada PT DPM.

Sementara itu, Tioman br Simangunsong mewakili masyarakat petani menyampaikan penolakannya terhadap perusahaan tambang tersebut.

Penolakkan itu tak lain tujuannya untuk melindungi sumber air dan lahan pertanian di daerah mereka.

"Sumber air kami hanya satu, yaitu di daerah kawasan hutan Desa Sopokomil yang berjarak sekitar 200 meter dari rencana lokasi tambang," sebutnya.

Lanjutnya, seandainya nanti pertambangan itu beroperasi, maka sumber air minum akan rusak dan tercemar. Sehingga kehidupan warga seperti mencuci dan minum akan menjadi hilang.

"Padahal sumber air minum sekarang ini digunakan warga dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Silima Pungga-pungga," terangnya.

Baca juga: Digeruduk Massa Aksi Tolak Tambang PT. DPM, Kantor DPRD Dairi Mendadak Kosong

Dirinya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Dairi lebih memperhatikan kondisi masyarakat, dan mewanti - wanti akan terjadinya bencana alam yang lebih besar apabila kegiatan tambang tidak segera dihentikan.

"Dairi ini rawan longsor, banjir dan gempa dengan resiko tertinggi di dunia. Sehingga tidak cocok untuk daerah pertambangan," tutupnya.

(cr7/tribun-medan.com)

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved