Breaking News:

Developer Perusak Alam

Anggota DPRD Sumut Desak Pemko Siantar Kaji Aktivitas Developer Perusak Alam

Anggota DPRD Sumut desak Pemko Siantar kaji ulang izin dan aktivitas developer perusak alam di Kota Siantar

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Kondisi perkavlingan baru yang sempat membuat longsor jalanan kampung di Siantar Utara, Kota Siantar 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIANTAR- Anggota DPRD Sumut, Gusmiyadi mendesak Pemko Siantar mengkaji aktivitas alat berat milik developer perusak alam.

Sejak beroperasi, aktivitas developer yang dianggap sebagai perusak alam itu telah mengganggu mata air di Jalan Sial, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Siantar

Sebab, berdasarkan foto-foto yang beredar dari status masyarakat di laman media sosial Facebook merasa cemas dan aktivitas yang berpotensi mengakibatkan erosi dan tertutupnya lahan air. 

Baca juga: Picu Kerusakan Alam, Dinas PUPR Kaji Izin Aksi Pengembang Perumahan di Kota Siantar

"Proses pengerjaan yang terlihat di media sosial, apa yang terjadi di sana itu membahayakan lingkungan sekitar. Pihak terkait harus bisa menyelesaikan dengan observasi atas dampak lingkungan, sehingga tidak ada potensi membahayakan masyarakat sekitar," ucap Gusmiyadi saat dihubungi melalui panggilan Whatsapp (WA), Kamis (22/9/2022).

Karena membahayakan, Gusmiyadi yang juga Sekretaris Komisi B DPRD Sumut mendesak Pemko Siantar dan pihak terkait lainnya segera melakukan langkah mitigasi.

Sebab, keselamatan warga dan rumah yang terancam roboh bisa-bisa terjadi dalam kondisi intensitas hujan yang tinggi saat ini.

Baca juga: Partai Nasdem Siantar Targetkan 6 Kursi DPRD di Pemilu 2024, Klaim Lolos Verifikasi Administrasi

"Jadi begini, kita harus memperingatkan dengan keras terhadap pihak yang bersentuhan langsung dengan hal tersebut. Tampaknya potensial sekali itu (akan membahayakan). Bahasa mendesak tampaknya bisa kita tekankan untuk itu. Itu yang saya lihat di media sosial," ujarnya.

Sedangkan terkait fungsi lahan sebagai lahan pertanian sebagaimana tertera pada sertifikat hak milik (SHM), Gusmiyadi meminta Pemko Siantar untuk melakukan penertiban.

"Kemudian peruntukan lahan, bila ada potensi menyimpang, maka bisa menjadi dalih untuk ditertibkan menjadi sesuai fungsi dari lahan tersebut. Namun apa yang sudah dilihat, itu sudah memprihatinkan," tandasnya. 

Baca juga: DPC Partai Prima Belum Memenuhi Persyaratan Minimal 274 Anggota di Kota Siantar

Adapun Kepala Plt Kadis PUPR Siantar, Dedy Tunasto Setiawan mengaku pihaknya masih mengkaji dokumen perizinan yang ternyata belum dikuasai oleh pemilih lahan perkavlingan.

"Tidak ada dokumen lingkungannya. Tidak ada izinnya," ucap Dedi Tunasto Setiawan yang juga Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Siantar, saat ditemui di Gedung Harungguan DPRD Siantar.

Saat dipertanyakan aksi pengusaha Kavling Bersama semakin memperparah kondisi lahan dan mengancam pemukiman, lagi-lagi Dedi Tunasto Setiawan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan SatPol-PP.

"Kitakan perlu mengkaji aturannya. Dari sisi undang-undang minerba, lingkungan dan tata ruangnya," ujar Tunasto yang kemudian meninggalkan wartawan.(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved