Dari Amerika Serikat, Sri Mulyani Ingatkan Dunia Dalam Bahaya

TRIBUN-MEDAN.COM - Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) yang sekaligus Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengingatkan dunia dalam kondisi yang bahaya karena terus meningkatnya gejolak ekonomi global.

Menurutnya, perekonomian global akan semakin sulit pada akhir tahun ini dan diperkirakan berlanjut hingga tahun depan.

"Saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia dalam keadaan bahaya," ujarnya dalam Pertemuan ke-4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 di Washington D.C, Amerika Serikat, Kamis (13/10/2022).

Ia menjelaskan, saat ini dunia menghadapi lonjakan inflasi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, krisis pangan dan energi, risiko perubahan iklim, serta memanasnya tensi geopolitik.

Perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah berdampak pada krisis energi dan pangan karena rantai pasokannya menjadi terganggu.

Hal ini mengingat kedua negara itu merupakan salah satu pemasok energi dan pangan terbesar di dunia.

Harga energi meningkat seiring terganggunya pasokan global akibat negara-negara barat mengenakan sanksi atas Rusia.

Di sisi lain, terdapat kebijakan pemangkasan produksi oleh negara-negara pengekspor minyak mentah.

Risiko iklim di mana terjadi cuaca ekstrem di berbagai wilayah dan tidak stabilnya pasar pupuk membuat produksi pangan terganggu.

Alhasil dengan pasokan yang terganggu itu, harga komoditas pangan pun menjadi tinggi.

"Perang, lonjakan harga komoditas, peningkatan inflasi dan suku bunga global, serta pengetatan likuiditas meningkatkan risiko tekanan. Kesulitan itu tidak hanya dialami negara-negara berpenghasilan rendah, tetapi juga negara-negara berpenghasilan menengah dan bahkan maju," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Di Usianya ke-70 Putin Makin Menggila Usai Ledakan Jembatan Crimea, NATO Gelar Latihan Perang Nuklir

Oleh sebab itu, dia menekankan, tantangan ekonomi global yang kompleks harus diatasi bersama, tak bisa hanya oleh satu atau sekelompok negara.

Maka dibutuhkan tindakan kolektif dari seluruh negara, terutama yang tergabung dalam G20, sebab forum ini mencakup 85 persen perekonomian dunia.

Menurutnya, G20 memiliki peranan penting untuk membuat keputusan bersama dalam mengatasi permasalahan ekonomi global.

Lantaran forum ini memiliki keanggotan yang paling beragam sehingga dapat mendengar suara semua negara, baik negara maju, menengah, maupun berkembang.

"Saya yakin Anda semua sadar, bahwa dunia memperhatikan kita dengan cermat. Kita harus bersatu dan tetap teguh dalam komitmen kita untuk memecahkan masalah ekonomi global yang paling mendesak," pungkasnya.

Negara Adidaya Tak Bisa Selesaikan Sendiri Masalah Pandemi dan Iklim

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan, saat ini setiap negara harus bekerja sama untuk mengatasi persoalan pandemi dan perubahan iklim. Sebab menurutnya negara adidaya sekali pun tidak bisa mengatasi masalah tersebut sendirian.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam sesi Keynote Dialogue rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit bertema Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat.

Pada sesi Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF), Sri Mulyani menyampaikan pentingnya Presidensi G20 untuk membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan pasca pandemi.

“Ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara anda masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan, anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia," ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, pengakuan tersebut membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota bahwa perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Di samping itu, telah disepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan kontribusi semua negara dan semua lembaga, termasuk bank pembangunan multilateral (multilateral development bank/MDB) untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana.

Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (capital adequacy framework/ CAF).

Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.

Ia menambahkan, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, beberapa inisiatif telah dilakukan pemerintah untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Seperti pada energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, dan juga proyek pembangunan perkotaan. “Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait,” kata dia.

Kemenkeu bersama beberapa special mission wehicles (SMV) yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, dan PT Indonesia Infrastructure Finance atau IIF turut menyampaikan kontribusi masing-masing dalam kegiatan tersebut.

Acara internasional yang digagas oleh Think20 (T20) Task Force 8 dengan P2EB UGM sebagai institusi pelaksana, menjadi ajang untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian kepada para pemimpin G20 terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Rekomendasi itu dengan objektif utama untuk menyediakan kebijakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia untuk pulih secara berkelanjutan dan inklusif di tengah krisis global pasca pandemi.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani: Dunia Dalam Keadaan Bahaya, Butuh Komitmen Seluruh Negara",