Pengamat Desak Kapolri Segera Usut soal Isu Setoran Tambang ke Petinggi Bareskrim Polri

Bambang pun menambahkan adalah sebuah kewajaran dalam pemeriksaan internal tersangka merasa diintimidasi penyidik untuk mengorek pengakuan.

Terkait ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD adanya dugaan perang bintang di kasus ini, Bambang menegaskan silakan saja.

Asalkan menurutnya, hal itu positif bagi perbaikan dan untuk perbaikan institusi Polri.

Ia pun mendorong Polri untuk buka-bukaan. Justru, semakin Polri menutup-nutupi borok di internal, semakin publik tak percaya pada kepolisian.

Selain itu, Bambang menekankan pemerintah perlu turun tangan membuat Tim Independen Pencari Fakta, melihat kusutnya penanganan isu pertambangan liegal ini.

Menurutnya hal itu harus dilakukan agar kasus ini tak berlarut-larut dan semakin menggerus kepercayaan publik pada Polri.

Mahfud MD: Perang Bintang Petinggi Polri

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut isu setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur yang mencatut nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto sebagai 'perang bintang' petinggi Polri.

”Isu ’perang bintang’ terus menyeruak. Dalam ’perang’ ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf," kata Mahfud, Minggu (6/11/2022) dilansir dari Kompas.id.

Ia menegaskan bahwa akar perselisihan antarpejabat tinggi Polri itu harus segera diredam. "Ini harus segera kita redam dengan mengakar masalahnya,” ujar dia.

Isu setoran tambang ilegal kepada Kabareskrim itu diungkapkan oleh seseorang mantan polisi bernama Ismail Bolong di media sosial.

Meski Ismail sudah memberikan klarifikasi bahwa ia berada dalam tekanan petinggi Polri lain, Mahfud menegaskan pihaknya akan tetap menelusuri dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan kebenaran dari pernyataan Ismail.

”Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain,” tutur Mahfud.

Ia menerangkan, Ismail mengaku mendapatkan tekanan dari Hendra Kurniawan yang menjadi terdakwa perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

”Katanya sih, waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan," kata Mahfud.