Jalan Putus di Desa Salabulan Sibolangit Siswa tak Bisa Pergi ke Sekolah

Untuk yang kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat pihaknya pun disebut sudah menyurati agar cepat dilakukan tindaklanjut. 

"Ada juga sungai yang perlu dinormalisasi cuma saat ini memang belum bisa dilakukan karena air sungai juga masih meluap. Banjir yang sekarang ini terjadi karena intensitas hujan yang tinggi termasuk di pegunungan dan airnya melimpah ke dataran yang rendah seperti Tanjungmorawa, Bangun Purba dan Hamparan Perak,"

"Untuk penanganan banjir, sungai belum bisa dinormalisasi paling tidak setelah air surut," kata Janso. 

Baca juga: JALAN Putus Renggut 2 Nyawa Pemotor, Pemkab Deli Serdang Janji Segera Perbaiki Jalan di STM Hilir

Informasi yang dihimpun, untuk tahun 2023 Dinas SDABMBK diperkirakan tidak akan bisa berbuat maksimal untuk mengatasi kerusakan infrastruktur.

Hal ini lantaran pada saat pembahasan Rancangan APBD tahun 2023 bersama dengan Banggar DPRD Deliserdang anggaran untuk dinas ini besarannya masih dibawah tahun 2019.

Meski R. APBD 2023 belum disahkan namun untuk pembahasan dengan Dinas SDABMBK sudah selesai dilakukan. 

"Usulan kita sebenarnya tinggi cuma kita dapatnya untuk tahun depan Rp 500 miliar. Itu sudah termasuk gaji dan operasional. Kalau tahun 2022 kita dapatnya Rp 470 miliar dan itupun sudah turun karena untuk di 2019 kita dapatnya Rp 594 miliar," kata Janso. 

Baca juga: Hujan Berhari-hari Picu Bencana Longsor dan Jalan Putus di Kabupaten Karo

Janso mengaku untuk usulan tahun 2023 pihak mengusulkan anggaran sebesar Rp 800 miliar. Disebut paling tidak persoalan jalan mantap terjaga.

Sebelumnya ada 78 persen jalan mantap. Akibat bencana semua yang terjadi kerusakan akan diupayakan untuk ditangani. 

"Anggaran kita sangat terbatas dan nggak mungkin juga semua terpenuhi. Kalau Rp 500 miliar dampaknya penanganan kita terbatas. Harapan saya yang penting bahwa yang 500 tadi pun mudah mudahan tidak terganggu dengan ada hutang yang belum terbayar tahun ini," ucap Janso. (dra/tribun-medan.com).