Berikut Penerapan Pancasila dan UUD 1945 pada Masa Reformasi Usai Tumbangnya Soeharto

TRIBUN-MEDAN.COM -  Penerapan Pancasila pada masa reformasi dirasa penting untuk diketahui.

Lantas, bagaimana penerapan Pancasila pada masa reformasi?

Sebelum mengetahui penerapan Pancasila pada masa reformasi, Anda harus tahu bahwa reformasi di Indonesia merujuk pada era perpolitikan Indonesia setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI pada tahun 1998.

Akhir pemerintahan Soeharto dinilai tidak sesuai dengan penerapan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Saat itu, terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di semua bidang.

Ini salah satu alasan lahirnya reformasi di Indonesia.

Penyelewengan dan perlakuan tidak adil oleh pemerintahan Presiden Soeharto memperparah kekecewaan masyarakat.

Hal itu juga ketika kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah melemah dan merosot.

Gerakan reformasi lahir sebagai puncak ketidakpuasan dan kekecewaan mahasiswa dan masyarakat.

Ketidakpuasan masyarakat kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia.

Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.

Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Presiden Soeharto melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie, memulai era yang disebut sebagai era reformasi.

Orde Lama dan Orde Baru dianggap gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah sebagai berikut:

Orde Baru

• Banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme
• Pembangunan di Indonesia tidak merata, hanya terjadi di Pulau Jawa dan terjadi kesenjangan pembangunan di pulau-pulau lainnya
• Timbul rasa ketidakpuasan di Aceh dan Papua karena kesenjangan tersebut
• Timbul kecemburuan antarpenduduk dalam kegiatan transmigrasi
• Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memarak
• Pembungkaman kritik dan oposisi