Karhutla di Sumut Masuk Radar Istana, Jokowi Ultimatum Kapolda dan Pangdam, Bakal Beri Sanksi

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Utara turut menjadi perhatian serius Presiden RI, Joko Widodo.

Saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (8/2/2023), Jokowi mengultimatum semua Kapolda, Pangdam hingga Danrem untuk mencegah adanya karhutla di wilayahnya masing-masing.

Jika masih ada ditemukan karhutla, Jokowi tidak segan-segan memberikan sanksi kepada Kapolda, Pangdam dan Danrem yang wilayahnya terjadi karhutla.

"Tadi saya ulangi lagi soal janjian, janjian saya 7 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang, kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung pangdam, kapolda, danrem," kata Jokowi seusai memberikan arahan.

Baca juga: Todong KPH 13 Aksi Peka Karhutla, Polres Samosir Ajak Penanaman Pohon Pada Awal Musim Penghujan

Jokowi pun mengingatkan bahwa ada potensi karhutla di sejumlah provinsi karena suhu diperkirakan akan naik pada Februari-Maret 2023 akibat fenomena el nino.

"Karhutla, ini kan el nino, hati-hati saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan hati-hati, karena nanti di akhir Februari atau Maret sudah panasnya sudah naik," kata Jokowi.

Jokowi, dalam arahannya yang disampaikan secara tertutup, berpesan kepada TNI dan Polri untuk memiliki visi yang sama.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Ultimatum Dinas Kehutanan, Minta Tak Ingin Ada Kebakaran Hutan Lagi di Sumut

Selain soal penanganan karhutla, TNI dan Polri juga diminta seirama mengenai upaya menjaga program hilirisasi dan industrialisasi dari gangguan serta menjaga kondusivitas di tengah tahun politik.

Secara khusus, ia berpesan mengenai pentingnya hilirisasi yang memberikan nilai tambah besar bagi negara sesuai tema yang diangkat oleh rapat pimpinan hari ini.

"Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," kata Jokowi.

Baca juga: Kebakaran Hutan Terjadi Lagi, Sekarang di Desa Tongging Capai 12 Hektare

Ia menyebutkan, salah satu upaya menjaga hilirisasi dan industrialisasi itu adalah dengan memberantas tambah dan ekspor ilegal.

Sebab, praktik-praktik tersebut disebutnya bakal mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi yang sedang dikerjakan pemerintah.

"Kalau ekspor ilegal misalnya timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu, itulah tugas TNI dan Polri," ujar Jokowi.

Sebelumnya, pada 2016 lalu, Jokowi pernah menyatakan bahwa ia akan memberikan sanksi keras kepada kapolda dan pangdam yang lalai mencegah terjadinya karhutla.

Baca juga: Di Simalungun Kecamatan Purba dan Haranggaol Langganan Kebakaran Hutan Tiap Tahun

"Saya sudah janjian dengan Kapolri dan Panglima TNI, reward and punishment," kata Jokowi, dalam rapat koordinasi nasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan, di Istana Negara, Jakarta, 18 Januari 2016 lalu.