Konflik Sosial : Pengertian dan Macam-macam Teori Konflik, Materi Belajar Sosiologi Kelas 11

Jadi kalau orang sudah punya supremasi, mereka bisa mengatur apapun yang idealnya bisa mereka pikirkan. Tapi siapa yang bisa menjalankan hegemoni ini? Dengan demikian, kata Gramsci, hegemoni ini bisa dilakukan oleh banyak pihak.

Pertama adalah partai penguasa. Mulai dari eksekutif, legislatif, militer, atau militer. Pihak kedua adalah kelompok masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan atau organisasi publik.

Loh, kok masyarakat sipil juga bisa begitu? Nah, Gramsci mengatakan hal ini dimungkinkan dengan kelompok atau organisasi massa di masyarakat sipil. Pada umumnya mereka berfungsi sebagai mediator bagi para penguasa untuk memperluas kekuasaannya. Ini seperti bersikap bermusuhan dan pro-kekuasaan terhadap kelompok swasta lain yang kritis terhadap pemerintah. Secara kasar, dapatkah Anda membayangkan apa yang terjadi dalam hidup kita?

Lalu bagaimana kita menggunakan teori Gramsci untuk melihat kasus konflik? Oleh karena itu, melalui konsep hegemoni Gramsci, kita dapat menganalisis kasus-kasus konflik yang melibatkan pemerintah dan rakyat.

Contohnya adalah pembungkaman kebebasan berekspresi bagi mereka yang kritis terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, penguasa dapat mempertahankan kekuasaan dengan menekan kebebasan berekspresi atau kritik melalui hegemoni. Dalam hegemoni tersebut, konflik sosial dapat menghasilkan ketidakadilan terhadap mereka yang tidak memiliki kekuasaan.

3. Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser

Nah, setelah kita membahas teori konflik Marx dan teori Gramsci, akhirnya kita beralih ke teori konflik menurut Lewis A. Coser.

Menengok ke belakang dan menyimpulkan, misalnya bahwa menggugat Marx dan Mr. Gramsci berpendapat bahwa konflik sangat mudah melahirkan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki modal atau kekuasaan, maka menurut Coser, konflik ini tampaknya memiliki fungsi. untuk masyarakat. Jika ya, bagaimana fungsinya? Mari kita coba pahami dulu!

Jadi, dari sudut pandang Mr. Coser, teori dipandang sebagai konflik fungsional. Artinya, pandangan bahwa konflik bisa fungsional, tapi bisa juga disfungsional. Apa bedanya?

Baiklah. Ini fungsional. Artinya, konflik dapat memiliki fungsi bagi masyarakat. Misalnya, sebagai alat melawan ketidakadilan untuk memperkuat persatuan kelompok dan mendorong perubahan.

Oleh karena itu, perlawanan buruh untuk menuntut keadilan atas upah sebenarnya berfungsi untuk memperkuat solidaritas di antara kelompok mereka dan juga merupakan upaya untuk menuntut keadilan. Dalam hal kekayaan, orang bersatu karena mereka memiliki musuh yang sama!

Misalnya banyak kasus korupsi dan aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas, mudah-mudahan ini membawa perubahan positif. Dengan kata lain, semoga pemerintah terbebas dari praktik korupsi.

Sebaliknya, menurut Coser, konflik dianggap memiliki aspek disfungsional atau justru mengganggu keharmonisan sosial. Dalam jangka panjang, misalnya konflik antar kelompok suporter sepak bola, hal ini tentu saja bisa berdampak buruk pada pecahnya kohesi masyarakat. Akibatnya, kita merasa tidak aman.

(cr30/tribun-medan.com)