Kickoff Meeting Pemeriksaan Terperinci LPKAD Tahun Anggaran 2022, Ini Harapan Bupati Pakpak Bharat

Kickoff meeting merupakan tahapan pemeriksaan terdiri atas perencanaan strategis, perencanaan individual, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut

Editor: AbdiTumanggor
Diskominfo Pakpak Bharat
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor bersama seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara menghadiri Kickoff Meeting Pemeriksaan Terperinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 di Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/3/2023). 

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor bersama seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara menghadiri Kickoff Meeting Pemeriksaan Terperinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 di Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/3/2023).

Dalam acara kickoff meeting ini juga mendapat pengarahan dari Anggota V BPK RI, H. Ahmadi Nor Supit.

Kickoff meeting merupakan tahapan pemeriksaan terdiri atas perencanaan strategis, perencanaan individual, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Adapun jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

tata kelola keuangan dan BPK
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor bersama seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara menghadiri Kickoff Meeting Pemeriksaan Terperinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 di Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/3/2023).

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam kata sambutannya berharap setelah pemeriksaan dari BPK RI tidak berlanjut ke KPK.

"Perbaiki mana yang kurang, karena ini dalam masa pemeriksaan yang masih ada waktu 60 hari bila mana ada yang tidak cocok dalam pemeriksaan,"ujar Gubernur Edy Rahmayadi.

Sementara, Anggota V BPK-RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, H. Ahmadi Nor Supit menyebutkan, tata kelola keuangan harus lebih baik sesuai amanat masyarakat.

"Saya tidak ingin ada temuan dari hasil pemeriksaan oleh tim saya yang menimbulkan kontraduktif,"tegasnya.

Menurutnya, banyak pemimpin daerah yang memiliki niat baik untuk membangun daerahnya namun malah menjadi temuan karena menabrak peraturan tata kelola keuangan.

"Ada aturan-aturan dan petunjuk teknis (juknis) yang harus betul–betul dipahami. Itu harus diperhatikan seluruh kepala daerah Bupati maupun Walikota,"ujarnya.

Usai bimbingan dan arahan terhadap seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara tersebut, kemudian dilakukan penyerahan surat tugas pemeriksaan terperinci LKPD tahun 2022 kepada seluruh kepala daerah.

Selain itu dijelaskan pula schedule tentative dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Sementara, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor mengungkapkan harapannya bagi upaya perbaikan tata kelola sistem Pemerintahan dan Keuangan Daerah Pakpak Bharat.

"Perbaikan-perbaikan terus kita lakukan, kita menyadari sepenuhnya bahwa sistem tata kelola Pemerintahan yang kita bangun tentunya masih memerlukan banyak perbaikan dan evaluasi demi terwujudnya sistem tata kelola Pemerintahan yang transparan, bersih dan akuntabel,"ungkapnya.

Bupati Franc Tumanggor ingin tata kelola keuangan di Kabupaten Pakpak Bharat terus ditingkatkan sehingga pengelolaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

(*/tribun-medan.com)

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved