INILAH Isi Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin, Utusan 40 Negara Telah Bertemu di Inggris

TRIBUN-MEDAN.COM - Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC) menerbitkan surat penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pengadilan menuduhnya bertanggung jawab atas kejahatan perang. Utamanya, tindakan deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia.

ICC juga berkata, kejahatan ini dilakukan di Ukraina dari 24 Februari 2022--ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke negara tersebut.

Moskwa menolak tuduhan tersebut dan mengatakan, surat perintah pengadilan itu "keterlaluan".

Kemungkinan tidak banyak yang bisa dilakukan dengan surat penangkapan ini--ICC tidak punya kuasa untuk menangkap seorang tersangka, dan hanya dapat menjalankan yuridiksi ke negara-negara anggotanya saja--dan Rusia bukan anggota.

Meski begitu, penerbitan surat ini bisa memengaruhi Putin dengan cara-cara lain, seperti tidak bisa melakukan perjalanan internasional.

Melalui pernyataan tertulis ICC berkata memiliki alasan untuk percaya bahwa Putin melakukan tindakan kriminal itu secara langsung, juga dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Pernyataan itu juga menuduhnya gagal menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk menghentikan anak-anak dideportasi.

Saat ditanya soal tindakan ICC ini, Presiden AS Joe Biden berkata, "ya, saya rasa itu dibenarkan". Dia menekankan bahwa AS juga bukan negara anggota ICC, "tapi saya pikir mereka punya poin yang kuat". Putin "jelas-jelas melakukan kejahatan perang", ujarnya.

Komisioner hak-hak anak Rusia, Maria Lvova-Belova, juga dicari oleh ICC untuk kejahatan yang sama.

Di masa lalu, dia secara terbuka telah membicarakan tentang usaha-usaha untuk mengindoktrinasi anak-anak Ukraina yang dibawa ke Rusia.

September lalu, Lvova-Belova mengeluhkan bahwa beberapa anak yang dipindahkan dari Kota Mariupol "berkata-kata buruk tentang (Presiden Rusia), mengatakan hal-hal mengerikan dan menyanyikan lagu kebangsaan Ukraina."

Dia juga mengaku telah mengadopsi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dari Mariupol.

ICC berkata mereka mulanya mempertimbangkan untuk merahasiakan penerbitan surat penangkapan ini, tapi kemudian memutuskan mempublikasinya dengan pertimbangan surat itu dapat menghentikan kejahatan-kejahatan lain untuk terjadi.

Jaksa penuntut ICC, Karim Khan, mengatakan kepada BBC, "Anak-anak tidak dapat diperlakukan sebagai rampasan perang, mereka tidak bisa dideportasi".

"Jenis kejahatan seperti ini, Anda tidak perlu jadi pengacara, hanya perlu menjadi manusia untuk mengetahui betapa kejamnya itu," ujar dia.