TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Polda Sumut tengah menjadwalkan pemeriksaan Kepala UPT Samsat Pangururan, Samosir Deni Meliala terkait penggelapan pajak kendaraan bermotor senilai Rp 2,5 miliar. 

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak keterlibatan pejabat lain di UPT Samsat Pangururan dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan mendiang Bripka Arfan Saragih. 

"Semuanya akan didalami oleh tim. Termasuk memeriksa Kepala UPT Samsat Pangururan, Samosir, "kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Jumat (31/3/2023).

Selain pejabat di UPT Samsat, polisi juga akan memeriksa orang terdekat maupun keluarga Bripka Arfan Saragih.

Sejauh ini orang-orang yang sudah diperiksa Polda Sumut yakni istrinya dan empat pegawai honorer Bapenda UPT Samsat yang diduga terlibat langsung.

Sementara untuk korban penggelapan pajak, ada sekitar 80 korban yang sudah menjalani pemeriksaan.

"Orang-orang terdekat Bripka AS akan diperiksa, korban hampir 100 yang dimintai keterangan," ucapnya.

Sementara itu, dalam kasus ini sudah ada beberapa orang yang sebelumnya dijadikan tersangka oleh Polres Samosir. 

Mereka adalah ET alias Acong, RB, JM, dan BS, yang sebagiannya merupakan petugas di UPT Samsat Pangururan.

Sayangnya, sampai detik ini, para pelaku tersebut tidak ditahan.

Bahkan, pelaku utama bernama Acong melarikan diri dan tak mampu ditangkap Polda Sumut.

Belum ditahannya para pelaku ini dikhawatirkan sejumlah pihak akan menghilangkan barang bukti.

Desak penonaktifan Kapolres Samosir

Sebelumnya puluhan mahasiswa yang tergabung dalam perhimpunan mahasiswa Samosir, Sumatera Utara mendesak Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak untuk segera menonaktifkan AKBP Yogie Hardiman dari jabatannya sebagai Kapolres Samosir.

Permintaan ini disampaikan mahasiswa berkenaan proses penyelidikan kasus penggelapan pajak dan kematian Bripka Arfan Saragih.

Menurut mahasiswa, proses penonaktifan AKBP Yogie Hardiman perlu dilakukan.