TRIBUN-MEDAN.COM,LANGKAT - Aktivitas galian C di Kabupaten Langkat kian massif.

Selain memicu bencana ekologis, keberadaan galian C juga berdampak pada hancurnya jalan, dan rusaknya rumah warga.

Sayang, tak satupun dari galian C ini ditindak.

Padahal diketahui, ada galian C yang sempat beropetasi di luar titik koordinat.

Menurut Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, M Ali Nafiah Matondang, ia curiga ada ‘obral’ izin tambang di Kabupaten Langkat.

Sehingga, kata Ali, aktivitas galian C ini begitu massif dibiarkan pihak terkait. 

"Peningkatan aktivitas galian C ini diduga adanya obral izin-izin tambang dari pihak terkait. Atau tidak adanya pengawasan sama sekali atas izin yang diberikan. Atau juga dugaannya tidak ada izin. Namun mendapat backing dari oknum aparatur negara," ujar Ali, Sabtu (20/5/2023).

Ali mengatakan, adapun backingan yang dimaksud ialah dari aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah setempat, atau dari pihak terkait lainnya.

"Bukan hanya kerugian materil, tapi juga akan menimbulkan korban jiwa. Jika ini terjadi, maka APH patut dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami masyarakat. Tentunya, kerugian yang dialami pasti cukup besar," ujar Ali.

Bagi APH yang tidak menindaklanjuti laporan dari masyarakat, kata Ali, bisa diminta untuk dicopot dari jabatannya.

Sebab, menurutnya, mereka tidak layak dijadikan sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. 

Memperburuk Tanggul Penahan Air

Keberadaan galian C, khususnya di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat memperburuk kondisi tanggul penahan air sungai.

Akibat keberadaan galian C ini, tanggul penahan air sungai sudah mau pecah.

Warga pun sudah tidak tahu lagi harus mengadu kemana.

Sebab, tak satupun dari pihak terkait yang berani menindak galian C perusak alam ini.