Pencopotan Kadis PUPR
Edy Rahmayadi Buka Suara Soal Pencopotan Kadis PUPR Sumut: Tak Usah Dipolitisir
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi buka suara soal pencopotan Kadis PUPR Sumut, Bambang Pardede
TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi membeberkan alasan di balik pencopotan Kepala Dinas PUPR Sumut Bambang Pardede pada 17 Mei 2023 lalu.
Edy Rahmayadi mengatakan pencopotan tersebut terkait kinerja.
"Ada kontrak kerja untuk OPD di Sumatra Utara ini. Ada target-target kerja untuk OPD di Sumut ini dalam rangka mensejahterakan rakyatnya,"
"Dan dia tanda tangan itu sebelum pelantikan. Tetapi beliau memang mungkin ada kesulitan dan memang tuntutan tugas yang begitu berat dan katakanlah beliau masalah kinerja sehingga beliau meletakkan jabatannya," ujar Edy saat diwawancarai di rumah dinasnya, Senin (22/5/2023).
Baca juga: Kapolri Diminta Copot Kapolda Sumut Karena Biarkan Samsul Tarigan Bos Barak Narkoba Berkeliaran
Edy juga meminta agar pencopotan Bambang Pardede tidak dipolitisir.
Ia memastikan pencopotan tersebut murni masalah kinerja.
"Tak usah terlalu dipolitisir, ini masalah kinerja untuk kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Terkait pelaksanaan proyek multiyears pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun, Edy mengatakan tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi (person).
Baca juga: PREDIKSI SKOR Roma vs Salernitana Serie A, Misi Rebut Tiket Liga Champions Eropa dari Inter Milan
"Enggak ada urusan proyek dengan person. Karena itu merupakan suatu konsep yang bersama-sama tanggal 31 Desember 2023 dia harus tuntas selesai,"
"Rugi kah provinsi? Tak rugi. Tuntutannya ada 33 persen termin baru provinsi mau membayar. Provinsi tak akan pernah membayar kalau kerja itu tak sampai. Itulah termin," kata Edy.
Ia mengatakan, nantinya jika sampai 31 Desember 2023 pihak kontraktor belum kunjung menyelesaikan proyek, akan ada sanksi penalti.
Baca juga: Detik-detik Aksi Perampokan Dalam Garasi di Kota Medan, Korban Menjerit Histeris
"Jadi semua ini ada prosedurnya. Ada aturan main. Ada orang yang ngomong ke sana, ke sini, terlalu banyak ngomong. Untuk itu kita bersama-sama mengawal terkhusus wartawan ini, berikan yang objektif kepada masyarakat, berikan motivasi, berikan doa yang terbaik untuk kesejahteraan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mencopot Kepala Dinas PUPR Sumut Bambang Pardede di hari yang sama saat Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Kabupaten Labura, Rabu (17/5/2023).
Bambang sebelumnya dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut pada 5 Januari 2023.(cr14/tribun-medan.com)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.