Cerita Mensos Risma Lagi Rapat Kantor Digeledah KPK: Mereka Naik, Saya Gak Tau ke Mana, Lanjut Rapat

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini blak-blakan menceritakan detik-detik ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggledahan di kantor Dirjen Pemberdayaan Kementerian Sosial atau Dayasos pada Selasa, 23 Mei 2023.

Risma menjelaskan penyidik KPK datang ke kantor Kemensos ketika ia sedang rapat bersama stafnya.

Kemudian, salah satu pegawai Kemensos memberi tahu Risma mengenai kedatangan penyidik KPK yang hendak melakukan penggeledahan.

“KPK mau ke Dayasos. Saya langsung nangkap pasti kaitannya dengan BGR (PT Bhanda Ghara Reksa) karena memang anggarannya ada di situ,” kata Risma dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (24/5/2023).

Setelah itu, Risma meminta bertemu dengan penyidik KPK terlebih dahulu sebelum memulai penggeledahan di kantor Dirjen Dayasos.

“Saya temui di ruang tamu saya. Mereka bilang mau cari data di kantor Kemneterian Sosial. Saya bilang silakan,” ucap Risma.

Kepada Risma, penyidik KPK kemudian meminta ruangan untuk para penyidik. Risma pun menyanggupinya. Selanjutnya, penyidik memulai penggeledahan.

“Mereka naik (mau melakukan penggeledahan), terus saya tidak tahu mereka mau ke mana-mana di atas,” ucap Risma.

Risma pun mengaku sama sekali tidak mengintervensi para penyidik KPK yang melakukan penggeledahan di kantor kementerian yang dipimpinnya itu.

“Inspektorat saya orang KPK. Saya diingatkan untuk tidak intervensi, saya tidak intervensi,” ujar RIsma.

Di saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan, Risma pun melanjutkan rapatnya bersama para stafnya.

Lalu menjelang Maghrib, kata Risma, penyidik KPK rampung menggeledah kantor Dirjen Pemberdayaan Kemensos dan sempat berpamitan kepadanya sebelum meninggalkan kantornya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sosial bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa, mengatakan Mensos Risma tidak dimintai keterangan oleh penyidik KPK saat penggeledahan berlangsung.

Sebab, kasus yang tengah disidik oleh KPK itu adalah kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode 2020-2021.

Kasus tersebut bergulir pada September 2020 silam.