Massa PBB Gelar Aksi Minta Gubernur Keluarkan Pergub Soal Kebebasan Beribadah di Sumut

MASSA PBB Gelar Aksi Minta Gubernur Keluarkan Pergub Soal Kebebasan Beribadah di Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Massa Pemuda Batak Bersatu (PBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatra Utata, Jalan Diponegoro Medan, Sabtu (17/6/2023).

Ketua Umum PBB, Lambok Sihombing mengatakan, aksi damai kali ini dilakukan terkait adanya tindakan intoleransi yang terjadi di Sumatra Utara.

"Tentunya kami sebagai organisasi yang memang memiliki fungsi untuk menjaga NKRI ini sesuai dengan tupoksi kami yang diatur oleh Undang Undang. Kami adalah sebagai sosial kontrol untuk di mana kami meminta jangan ada lagi tindakan-tindakan diskriminasi, intoleransi, serta radikalisme," ujar Lambo.

Lambok menuturkan, aksi ini adalah aksi kedua yang mereka lakukan. Pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menerbitkan peraturan gubernur terkait kebebasan beribadah di Sumut.

"Kami meminta Pemprov Sumut melalui Gubernur Edy Rahmayadi bisa memberi kenyamanan kepada masyarakat dengan mengeluarkan peraturan gubernur mengenai kebebasan beribadah, kebebasan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itulah aksi ini kami lakukan hari ini," katanya.

Sampai saat ini, Lambok mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi apakah Gubernur Edy Rahmayadi akan menemui mereka atau tidak.

"Tapi kami akan terus berjuang, saya selaku ketua umum tentunya dalam hal ini Pemprov Sumut tak mau menemui kami karena kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Gubernur hari ini," katanya.

Lambok juga membantah jika PBB membela satu agama ataupun tempat ibadah tertentu dalam aksi tersebut.

"Jadi kami tidak berbicara gereja A atau gereja B, atau agama A agama B. Tetapi kami tidak mau apapun itu, agama apapun itu, kami tidak mau ada intimidasi, kami tidak mau ada tindakan yang melarang mereka beribadah atau menjalankan agamanya masing-masing," katanya.

6 Tuntutan PBB

Dalam orasinya, Ketua Umum PBB Lambok Sihombing meminta Gubernur Edy Rahmayadi untuk memberikan pernyataan menjamin kebebasan beragama dan beribadah di Sumut.

"Kami ingin Pak Gubernur menjamin kebebasan bergama di Sumut. Tidak ada tindakan diskriminasi dan intoleransi," ujar Lambok.

Lambok mengatakan pihaknya juga menunggu Gubernur Edy Rahmayadi untuk hadir menemui mereka dan menjawab tuntutan mereka.

"Jika Gubernur tidak hadir di sini kami akan sampai malam disini dan kemudian nanti akan membawa jumlah massa lebih banyak lagi," katanya.