KKB Minta Tebusan Rp 5 Miliar untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Polda Papua: Pemda Sudah Siapkan

TRIBUN-MEDAN.COM - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya telah mengeluarkan ultimatum yang menyatakan batas waktu negosiasi pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens hari ini, Sabtu (1/7/2023). 

Pimpinan Egianus Kogoya ini pun mengancam jika sampai batas waktu yang ditentukan tersebut tuntutannya tidak dituruti.

Menurut Egianus Kogoya, mereka akan menembak mati pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

Adapun tuntutan kepada pemerintah terkait kemerdekaan Papua dan tebusan uang Rp 5 miliar.

Merespons ancaman ini, baik TNI dan Polri kompak menyebut masih mendahulukan negosiasi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, untuk penyelamatan pilot Susi Air.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan telah memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Agus Suhardi untuk terus melakukan negosiasi. Pasalnya, menurut Laksamana Yudo batas waktu negosiasi tidak bisa ditentukan.

“Ya tenggat waktunya enggak bisa tentukan," kata Panglima TNI di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

"Yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pak Pj Bupati Nduga, ya kita tunggu saja,” imbuhnya.

Lanjut dia, pemerintah sendiri tidak menginginkan proses penyelesaian dengan jalur kekerasan.

“Ya kita tidak mau berhadap dengan tadi, kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat. Sehingga kita tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi,” ujar jenderal TNI AL bintang 4 tersebut.

Dikesempatan yang berbeda, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojono menyakini sejatinya KKB telah mengetahui konsekuensi jika mereka benar-benar menembak Philip.

Konsekuensi yang dimaksud, kata dia, terkait dengan negara pendukung kemerdekaan Papua.

"Jika ancaman itu dilakukan, saya yakin mereka tahu konsekuensinya utamanya dari negara pendukung kemerdekaan Papua, dan secara strategi operasi akan lebih memudahkan Satgas untuk lakukan operasi," kata Laksda Julius, Jumat (30/6), dikutip dari Tribunnews.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri permintaan KKB untuk merdeka dan pemberian senjata tidak mungkin dikabulkan oleh pihaknya.

Namun, jika menebus dengan uang tuntutan, hal itu, kata dia, bisa segera dikabulkan. "Tidak mungkin kami mengabulkan kedua permintaan itu,” kata Mathius, Kamis (29/6).