Kalapas Rantauprapat Ikuti Kegiatan Komitmen Bersama Transformasi Pemutakhiran Data Simpeg

TRIBUN-MEDAN.com, RANTAUPRAPAT — Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat, Jayanta Perangin Angin mengikuti kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Transformasi Pemuktahiran Data SIMPEG di Lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Utara serta pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2023, Senin (3/7/2023).

Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan Arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada kegiatan Rapat Kerja Kepegawaian dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023.

Penandatanganan komitmen bersama ini, merupakan komitmen untuk menciptakan sistem pengelolaan data kepegawaian yang efektif, terpercaya, dan inovatif di Kementerian Hukum dan HAM. Transformasi ini tentunya akan memberikan manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan efisiensi administrasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, transformasi pemutakhiran data SIMPEG akan memberikan manfaat signifikan bagi Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan apa yang telah dilaksanakan hari ini akan membawa manfaat nyata bagi seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kemenkumham akan semakin kuat dan efektif dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Kegiatan pada hari ini juga dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2023 serta dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah yang baik dan akuntabel.

Tujuan dari kegiatan kali ini adalah untuk mempertahankan predikat WTP Kemenkumham RI yang diraih melalui penilaian Badan Pemeriksa Keuangan RI. Meraih kembali predikat WTP harus dibarengi dengan komitmen mulai dari pentingnya peningkatakan komitmen KPA dalam masalah pengendalian keuangan belanja pendapatan di satker masing masing dan peningkatan kualitas data dalam penyaluran belanja melalui pemantauan secara periodik pada area yang berisiko tinggi.

(*)