Jokowi dan Gibran Tanggapi Ucapan Kasar Rocky Gerung yang Ternyata Didukung Demokrat dan NasDem

"Kritik yang selama ini disampaikan Rocky Gerung masih dalam batasan yang wajar pada koridor demokrasi dan akademis sebagai penjaga akal sehat publik agar terjaga kewarasan dan keseimbangan di masyarakat," kata Kamhar Lakumani, Selasa (1/8/2023) sebagaimana dikutip Tribun-medan.com dari Tribunnews.com.

Kamhar pun meminta relawan Jokowi tak memperpanjang masalah tersebut ke ranah hukum.

Menurutnya, pelaporan Rocky Gerung ke pihak kepolisian menandakan relawan Jokowi anti kritik.

"Kita tentu menyayangkan respon relawan Jokowi yang anti kritik dan sedikit-sedikit merespon dinamika yang sifatnya bentuk diskursus publik ke ranah hukum," kata Kamhar. 

Lebih lanjut, Kamhar pun meminta agar Presiden Jokowi turun tangan menertibkan relawannya. 

"Merespon situasi seperti ini Jokowi bisa cawe-cawe untuk menertibkan relawannya." 

"Tak sensitif yang sedikit-sedikit menempuh jalur hukum, dan kemudian terbaca hukum hanya cepat dan tangkas merespon laporan relawan, namun tidak untuk sebaliknya," jelasnya.

Senada dengan Demokrat, NasDem juga menilai pelaporan terhadap Rocky Gerung tak seharusnya dilakukan. 

Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari alias Tobas mengatakan, dalam demokrasi yang sehat semua pihak harus membiasakan diri untuk menerima setiap kritikan.

"Dalam lingkungan demokrasi yang sehat, kita harus membiasakan diri terhadap setiap kritikan dan bahkan kecaman terhadap pihak-pihak yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan negara," kata Tobas, Selasa (1/8/2023).

Tobas mengatakan, amanat yang diberikan kepada penyelenggara negara dalam konteks demokrasi akan selalu membuka ruang bagi kritikan, kecaman bahkan mungkin hinaan.

Sehingga menurutnya, tak perlu sampai ada pelaporan terhadap kritikan yang ditujukan ke Jokowi. 

"Ini berlaku kepada seluruh pejabat, mulai dari pejabat daerah, pejabat negara, wakil rakyat, hingga presiden."

"Karena itu, semestinya apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak perlu sampai pada pelaporan pidana ke kepolisian," ucapnya. 

Menurutnya, demokrasi di Tanah Air tidak sehat jika selalu mengedepankan pidana dalam perbedaan pandangan. 

"Jika itu yang terjadi maka negara kita bisa menjurus kepada otoritarianisme karena kritikan dan kecaman dihadapi dengan pendekatan kekuasaan bukan perdebatan pemikiran ataupun penjelasan berbasis data, bukti dan fakta," ujarnya.

Respons PDIP

Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) justru mengambil langkah tegas buntut sikap Rocky Gerung. 

PDIP akan meminta Badan Bantuan Hukum untuk menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataannya selama ini.

Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, perkataan yang dilontarkan Rocky semakin hari semakin tak mencerminkan intelektualitasnya. 

"Pak Jokowi tidak hanya Presiden RI. Beliau adalah kader kami. "

"Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat presiden," kata Hasto, Senin (31/7/2023).

Menurut Hasto, pernyataan Rocky yang ditujukan pada Jokowi adalah hal tak benar dan cenderung hanya memprovokasi untuk adu domba.

"Mengingatkan kami akan politik devide et impera yang dahulu dipakai oleh penjajah," ucap Hasto.

Hasto pun mengutuk keras pernyataan Rocky Gerung yang menggunakan kata-kata tak pantas untuk menyerang martabat dan kehormatan seorang Presiden. 

"Kami menilai pernyataan bahwa Presiden itu sebagai 'baji*gan yang tol*l' adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat." 

"Rocky Gerung secara sadar sedang berusaha menghasut publik dengan kata-kata yang sangat menghina, tendensius dan nirbudi pekerti," kata Hasto.

(*/Tribun-Medan.com)

Baca juga: Rocky Gerung Dianggap Bikin Keonaran dan Kegaduhan Publik, Apakah Polisi Berani Menindaknya?