Kepala Lab PT HKI Diduga Sosok yang Meloloskan Material Galian C Ilegal ke Proyek Jalan Tol

Sebelumnya, Aziz menjelaskan bahwa quarry yang dikelola salahsatu vendor berinsial SW di Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Langkat sudah memiliki izin IUP OP. 

“Itu atas nama CV Aulia Karya Mandiri,” terang Aziz.

Ironisnya, dari peta tambang milik CV Aulia Karya Mandiri yang dikirim Aziz kepada awak media, ditemukan adanya aktivitas galian di luar izin tersebut. 

Aktivitas itu pada kordinat 3.889590 LU – 98.369899 BT diketahui keluar dari quarry yang dikelola SW tersebut. Namun Aziz enggan menanggapinya.

Tak hanya itu, di Bukit Harapan, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Langkat, juga ditemukan vendor bernama KSU yang menggali di luar titik koordinat. Bahkan materialnya juga dijual ke PT HKI. 

Tetapi Aziz menjelaskan izin KSU masih dalam proses IUP OP. Meskipun Aziz tau izin quarry di Bukit Harapan belum boleh dilakukan penambangan, tapi materialnya begitu mudah diloloskan Aziz. 

Walaupun secara lab materialnya lulus uji, namun sudah jelas bersumber dari quarry yang tidak memiliki legalitas untuk ditambang.

Saat disinggung tentang siapa yang bertanggung jawab terkait material dari quary ielgal itu, Aziz pun terkesan buang badan. Ia mengaku hanya sebagai penguji material. Ia tak bisa menjelaskan mengapa material ilegal tersebut bisa dengan mudah dijual ke PT HKI.

"Saya hanya ngetes material bang. Setelah masuk, pemilik quarry wajib buat izin. Jadi masalah izin tanggung jawab pemilik quarry,” ujar Aziz. 

Diinformasikan, koordinat 3.902944 LU – 98.354410 BT quarry yang dikelola vendor KSU dan koordinat 3.889590 LU – 98.369899 BT di quarry yang dikelola SW, tidak berada dalam wilayah yang berizin. 

Hal itu diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPPTSP) Sumut, Faisal Arif Nasution.

Dimana, lokasi-lokasi pada koordinat tersebut tidak berada dalam IUP OP. Sehingga dapat dipastikan, aktivitas dan material dari lokasi tersebut adalah ilegal.

"Kalau di luar IUP, itu namanya ilegal. Seperti yang kita ketahui bersama, aktivitas tambang akan bersampak pada lingkungan. Jadi, penambang harus melengkapi dokumen terlebih dahulu. Kalau mereka tidak melengkapi dokumennya, kami tidak akan mengeluarkan izin," tutup Faisal. (cr23/tribun-medan.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter