Nasdem-PKB Umumkan Anies-Muhaimin, Demokrat Meradang, SBY dan AHY Dikibuli. . .

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Riefky.

Meski begitu, Riefky menyatakan kalau kerja sama itu merupakan atas kehendak pribadi dar Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," ujar dia.

Riefky juga membenarkan soal adanya wacana duet Anies-Cak Imin dalam Pilpres 2024.

Hanya saja, Riefky mengklaim kalau Demokrat dipaksa untuk menyetujui perjanjian kerja sama itu. "Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu (fait accompli)," tukas dia.

Prabowo Ganti Nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sementara, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku baru tahu jika ada perubahan nama koalisi.

Sebelumnya, PKB dan Gerindra telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Namun, dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023) malam, Prabowo mengumumkan nama baru menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Ya saya baru dikasih tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya tadi Koalisi Indonesia Maju,” ujar Muhaimin.

“Berarti KKIR dibubarkan dong?" tanya wartawana.

"Nah saya enggak tahu, saya akan melapor ke partai dulu,”kata Muhaimin.

Tanggapan pengamat politik

Sementara, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Prabowo ingin mendapatkan dukungan dari Jokowi dengan menamakan koalisinya Indonesia Maju.

"Ya kenapa namanya Indonesia Maju? Kelihatannya Prabowo ingin mendapatkan dukungan dari Jokowi sebagai presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Ujang sebagaimana dikutip Tribun-medan.com dari Kompas.com, Kamis (31/8/2023).

Ujang melanjutkan bahwa nama tersebut sama seperti Kabinet Pemerintahan Jokowi.

"Kita tahu nama Indonesia Maju nama pemerintahan Jokowi, nama kabinet Jokowi. Ya tentu Prabowo mengasosiasikan diri itu untuk dapat dukungan restu dari Pak Jokowi terkait dengan pencapresan," sambungnya.

Kemudian dikatakan Ujang mungkin juga Prabowo Subianto ingin melanjutkan program-program Jokowi jika terpilih nanti di 2024.

"Yang kedua tentu saya melihatnya Pak Prabowo mungkin ingin melanjutkannya pemerintahan Jokowi ketika sudah lengser nanti. Ingin melanjutkan program-program dan kebijakan Jokowi ketika sudah tidak menjabat di Oktober 2024 nanti. Saya melihat asosiasinya kesana," jelasnya.

Perubahan nama koalisi karena kesepakatan bersama

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memastikan hak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam menentukan calon wakil presiden untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak berkurang walaupun koalisi pendukung Prabowo semakin besar.

Adapun koalisi pendukung Prabowo yang diberi nama Koalisi Indonesia Maju itu mendapat suntikan dukungan dari Golkar, PAN, dan PBB.

"Koalisi ini justru semakin besar, justru semakin maksimal, dan tidak sedikit pun mengurangi hak Gus Imin dan PKB untuk ikut menentukan cawapres," ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Habiburokhman mengatakan, PKB menyepakati perubahan nama koalisi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Menurut dia, PKB memahami perubahan nama tersebut, meskipun belakangan PKB mengaku kaget ketika nama koalisi berubah.

"Jadi kita jangan cari-cari perbedaannya. Kami berprasangka baik, sahabat-sahabat kami di PKB juga memahami dan menerima ini," ujar dia.

Sementara itu, Habiburokhman menegaskan, nama cawapres Prabowo tidak akan diumumkan sampai mendapat persetujuan para ketum parpol pendukung Prabowo.

Jika ada satu saja partai yang menolak, cawapres tersebut tidak jadi ditunjuk.

"Jadi, kalau ada satu saja yang tidak setuju, batal. Jadi harus fix ketum parpol menyepakati," imbuh Habiburokhman.

Nama cawapres Prabowo tak kunjung diumumkan hingga saat ini. Namun, beberapa waktu lalu, Gerindra menyebut nama Cak Imin menjadi sosok yang paling terdengar untuk menjadi cawapres Prabowo. Di sisi lain, PAN juga mengusulkan Erick Thohir yang menjadi cawapres Prabowo. Sementara, Golkar mengusulkan Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, Prabowo menuturkan bahwa diskusi soal penentuan nama koalisi yang baru memang dilakukan dengan singkat sebelum acara HUT ke-25 PAN dimulai.

Momen itu dibahas oleh Prabowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Sementara itu, dalam perayaan HUT ke-25 PAN itu, Muhaimin datang terlambat.

Namun, Muhaimin tidak merasa dikesampingkan dalam proses penentuan nama Koalisi Indonesia Maju.

“Oh enggak, enggak terlalu penting, yang penting saya harus mempertanggung jawabkan ke partai saya,” ujarnya.

Terakhir, pria yang karib disapa Cak Imin menekankan belum bisa mengatakan sepakat atas pemilihan nama baru koalisi.

“Ya saya kan enggak punya hak untuk setuju atau enggak setuju,” katanya.

Untuk diketahui, KKIR dibentuk oleh Gerindra dan PKB pada 18 Juni 2022.

Salah satu poin kesepakatannya adalah penentuan bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) dilakukan oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar selaku ketua umum masing-masing partai.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: TNI Bantah Tuduhan KKB Papua yang Sebut Aktivis Perempuan Michelle Kurisi Doga Merupakan Intelijen

Baca juga: Sebelum Dieksekusi Mati KKB Papua, Inilah Kesedihan Terakhir Michelle Aktivis Sosial Perempuan Papua

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya yang viral dan menarik di Google News

Ikuti juga informasi lainnya terupdate Tribu-Medan.com di Facebook, Instagram dan Twitter