Pilpres 2024
Selesai Deklarasi kok Viral Kali, Ketua PKB Sumut Respons soal Cak Imin Bakal Diperiksa KPK
Apalagi, kata Jafar, pemeriksaan itu dilakukan tak berselang lama Muhaimin ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara, HM Jafar Sukhairi Nasution turut mengomentari langkah KPK yang mendalami kasus dugaan korupsi Ketua Umum PKB sekaligus Bakal Calon Wakil Presiden Anies Baswedan.
"Jangan setelah deklarasi kok viral kali, treding kali, kek gitu anak kecil saja sudah bisa menilai. Namun asas hukum kita praduga tak bersalah," kata Jafar, Selasa (5/9/2023).
Menurutnya, masyarakat harus cerdas dalam melihat persoalan.
Apalagi, kata Jafar, pemeriksaan itu dilakukan tak berselang lama Muhaimin ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden.
"Tentu barang kali lagi lagi kita harus harus cerdas melihat kenapa tiba tiba setelah deklarasi muncul masalah yang sudah puluhan tahun," katanya, Selasa (5/8).
Kendati demikian, Bupati Mandailing Natal itu yakin jika pemeriksaan terhadap Muhaimin tak menyangkut kepentingan politik.
Dia pun meminta agar lembaga negara tetap profesional dalam menjalankan tugas tugas negara.
"Namun kita tetap punya keyakinan tidak masuk dalam ranah ranah kepentingan politik kita yakin itu. Dengan suasana yang begini mohon semua lembaga kita lebih mengedepankan sebuah profesionalismenya," tuturnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tengah mendalami dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) yang terjadi pada tahun 2012 dimana saat itu masih dijabat Muhaimin Iskandar.
KPK sendiri telah dijadwalkan pemanggilan Muhaimin terkait persoalan tersebut pada hari ini.
KPK menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi di Kemenaker ketika Cak Imin masih menjadi menteri tidak ada kaitannya dengan situasi politik saat ini.
Dalam kasus ini, KPK menyebut tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana korupsi di Kemenakertrans adalah tahun 2012. Perkara yang dimaksud adalah dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi TKI dengan nilai kontrak lebih dari Rp 20 miliar. (cr17)
Kader Sebut Ketumnya Dizolimi
Terpisah, DPC PKB Deli Serdang ikut memberikan respons atas adanya tindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai mengagendakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Dianggap kalau pemeriksaan yang dilakukan ini tidak terlepas karena ada hubungannya dengan sikap politik terbaru dari PKB yang telah bersedia menerima untuk menjadi Cawapres Anies Baswedan. Kader kecewa dan menganggap KPK yang sekarang ini sudah bisa dikendalikan.
Partai Kebangkitan Bangsa
Jafar Sukhairi Nasution
Cak Imin
Muhaimin Iskandar
Anies Baswedan
DPW PKB Sumut
Pemilu 2024
Pilpres 2024
Nama 55 Anggota DPRD DI Yogyakarta Periode 2024-2029, PDIP Kursi Terbanyak Disusul Gerindra dan PKS |
![]() |
---|
Nama 50 Anggota DPRD Surabaya 2024-2029, PDIP, Gerindra dan PKB Raup Kursi Terbanyak |
![]() |
---|
NASIB PDIP Usai Kalah di Pilpres Juga Bisa Gagal Raih Kursi Ketua DPR Gegara Oposisi: Revisi UU MD3 |
![]() |
---|
USAI Nyatakan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Minta Relawan Perubahan Jangan Berhenti Berjuang |
![]() |
---|
PKS Niat Gabung Koalisi Prabowo: Golkar Anggap Sensitif, Gelora Tegas Tolak, PSI Sebut Tak Sehat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.